Pemda Sulteng Gelar Rakor TPPS Perdana Tahun 2023

Palu, InfoPublik - Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP2KB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sinkronisasi dan Integrasi Kegiatan Tahun 2023. Bertempat, di Aula Dinas P2KB Prov. Sulteng. Rabu (25/1/2023).

Pada rakor TPPS 2023 tersebut diawali dengan penyampaian laporan hasil evaluasi percepatan penurunan stunting Prov. Sulteng dari BPKP yang disampaikan oleh Kepala Dinas P2KB Prov. Sulteng Tuty Zarfiana, SH., M.Si, yang mana hasil evaluasi tersebut di antaranya :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 belum mencantumkan indikator yang tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

2. Anggaran penurunan Stunting menyatu dengan kode anggaran program/ kegiatan/sub kegiatan reguler OPD.

3. Penggunaan basis data belum optimal dikarenakan belum dilakukan sinkronisasi satu data antara BKKBN dengan Dinas P2KB.

4. Belum ada format resmi laporan kinerja dari BKKBN.

5. Pada Tahun 2022, Tim penilai dari TPPS Provinsi belum melakukan monitoring dan evaluasi penurunan  stunting semester I tahun 2022.

6. Menyusun peraturan turunan dari Perda Nomor 17 Tahun 2021 berupa peraturan gunernur yang mengatur lebih spesifik kelompok sasaran stunting.

7. Membuat kebijakan mengenai tanggung anggaran yang secara spesifik untuk penanganan percepatan penurunan stunting.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi perwakilan Bappeda Dr. Irwan, S.Pd., M.Si, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah kab/kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting pada bulan April-Mei.

Tim penilai sendiri nantinya akan dibekali sebelum melakukan penilaian terhadap pemerintah kab/kota melalui kegiatan bimtek.

Selanjutnya, Irwan menyampaikan terkait data penurunan stunting bahwa saat ini angka stunting Provinsi Sulawesi Tengah turun 1,5 %, akan tetapi secara ranking Sulawesi Tengah naik dari urutan ke-8 menjadi urutan ke-7 dengan angka stunting tertinggi nasional.

"Data ini belum dirilis resmi, tapi saya pikir ini adalah hasilnya yang mana angka stunting kita turun 1,5% tetapi secara ranking kita naik menjadi urutan 7," ucap Irwan.

Adapun kesimpulan diskusi pada rakor TPPS tahun 2023 ini yaitu:
1. Basis data akan melalui satu pintu yang berada pada sekretariat TPPS. 

2. Penanganan stunting berfokus pada pencegahan bukan pada penyembuhannya.

Turut hadir: Ketua LPPM Untad, Perwakilan setiap OPD tingkat Prov. Sulteng, pejabat struktural dan fungsional Dinas P2KB. (Humas Pemprov. Sulteng/toeb)