Kadin Jatim - Papua Barat Kerja Sama Perdagangan dan Peningkatan SDM
Surabaya, InfoPublik - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mengikuti Misi Dagang dan Investasi yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) di Sorong, Kamis (26/1/2023).
Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto didampingi oleh Wakil Ketua Umum Bidang Kerja sama Antar Provinsi, Diar Kusuma Putra melakukan penandatangan kerja sama dengan Pejabat Sementara Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Papua Barat, Amir Hamzah.
Penandatanganan kerja sama dilakukan dengan Kadin Papua Barat karena Kadin Papua Barat Daya belum terbentuk, sehingga wilayah Sorong masuk wilayah Kadin Papua Barat.
Adapun kerja sama tersebut meliputi bidang pengembangan perdagangan antar provinsi serta penyelenggaraan program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia serta kerja sama pembinaan usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui Rumah Kurasi.
"Ini adalah komitmen Kadin Jatim untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing. Apalagi Papua, khususnya Sorong adalah kota yang sedang berkembang," kata Adik Dwi Putranto ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (27/1/2023).
WKU Bidang Kerja sama antar-Daerah Diar Kusuma Putra menambahkan, Sorong memang menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. Banyak industri minyak yang beroperasi di Papua, berkantor di Sorong. "Sorong itu hampir mirip dengan Balikpapan, yang juga tumbuh adalah pariwisatanya. Untuk itu, sangat penting menyiapkan SDM berkualitas agar bisa berkembang lebih pesat," kata Diar.
Terkait transaksi perdagangan yang terealisasi saat Misi Dagang dengan Papua Barat Daya, Ia mengatakan sangat bagus dengan total transaksi mencapai Rp246,162 miliar.
"Dari jumlah tersebut, Kadin Jatim menyumbang sekitar Rp17,948 miliar, dengan perincian CV Gista Jaya untuk penjualan komoditas beras sebesar Rp2,851 miliar, CV Nusantara Jaya Food untuk penjualan snack popcorn sebesar Rp7,497 miliar dan Trusti Aksesoris untuk penjualan mukenah dan bordir Rp7,6 miliar," katanya.
Diar menambahkan, sebenarnya potensi perdagangan daging sapi dan unggas juga cukup bagus, hanya saja ada kebijakan dari pemprov Papua Barat Daya yang membuat agak tersendat, yaitu adanya kuota penjualan yang ditentukan Pemprov PBD.
"Dari catatan kami, ternyata perdagangan antar provinsi di Papua Barat Daya ini ada pembatasan, khususnya komoditas karkas ayam. Birokrasi menjadi semakin panjang dan rumit karena ketika kami akan melakukan transaksi, maka harus mengurus izin keluar terlebih dahulu di Dinas Peternakan Jatim dan Perizinan Satu Atap, setelah itu baru dikirim ke Pemprov PBD untuk mendapatkan kuota. Hampir menyamai perizinan ekspor," katanya.
Ia berharap, Pemprov Papua Barat Daya akan melakukan perbaikan sehingga kinerja perdagangan menjadi semakin lancar. "Kita ini kan ada dalam satu kesatuan negara Indonesia. Harusnya bisa lebih simpel dan mudah," pungkas Diar.(MC Diskominfo Prov Jatim/non-mad)
