Plt Bupati Minta Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dimaksimalkan

:


Oleh MC KAB PEMALANG, Kamis, 19 Januari 2023 | 20:47 WIB - Redaktur: Fajar Wahyu Hermawan - 152


PEMALANG, InfoPublik – Plt. Bupati Pemalang Mansur Hidayat menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jateng, Tri Handoyo di Peringgitan Rumah Dinas Bupati Pemalang, Kamis (19/1/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Mansur mengungkapkan keinginannya agar program visi misi Kabupaten Pemalang bisa tercapai secara efektif.

"Agar visi misi tercapai secara efektif, penggunaan anggaran harus tepat sasaran,” ujarnya.

Mansur berharap ke depan organisasi perangkat daerah (OPD) dapat memaksimalkan fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sehingga masing -masing OPD mempunyai pengendalian diri.

"Tidak harus Inspektorat turun ke situ, Sekda harus turun ke situ, masing-masing OPD harus sudah paham mengendalikan dirinya," tegas Mansur.

Sementara itu, Tri Handoyo menuturkan, untuk mencapai tujuan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) diperlukan dukungan dari semua OPD. Terkait dengan SPIP, intinya bisa memberikan suatu jaminan bahwa semua entitas, semua pegawai yang ada di Kabupaten Pemalang ini, bergerak sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan di dalam Renstra-nya.

"Perkuat SPIP, karena itu memberikan satu jaminan untuk mencapai tujuan sesuai dengan Renstra," jelasnya.

Dalam pencapaian tujuan tersebut, Tri Handoyo menyatakan pihaknya siap membantu Pemerintah Kabupaten Pemalang. Menurutnya tugas BPKP bukan hanya pengawasan, tapi juga melakukan pembinaan dan melayani konsultasi.

"Kami siap, tidak hanya di Kabupaten Pemalang, tapi di seluruh Provinsi Jawa Tengah siap membantu Pemerintah Daerah dari sisi pengawasan," katanya.

“Pengawasan itu bukan hanya memeriksa, tapi juga melakukan pembinaan dan consulting," lanjut Tri.

Dalam kesempatan itu, Mansur juga menjelaskan pengalokasian anggaran 2023 sesuai dengan visi misi yang sudah direncanakan, yaitu untuk penanganan stunting, penurunan kemiskinan, perbaikan jalan dan pendidikan.

"Pembagian anggaran 2023 harus sesuai dengan data (kebutuhan) yang ada di lapangan," pungkasnya.