Rekomendasi Desk Kepala Daerah pada Raker se-Papua Barat Daya
Sorong, InfoPublik – Rekomendasi desk kepala daerah pada Raker (rapat kerja) se-Papua Barat ada beberapa poin kesepakatan bersama.
Baik pada desk yang terkait dengan kepala daerah, desk perencanaan keuangan dan desk kepegawaian. Sebagaimana sesuai dengan sinkronisasi perencanaan pembangunan, keuangan dan kepegawaian di Papua Barat Daya.
Demikian disampaikan Rahman, S.STP, M.Si, saat akan berlangsungnya penutupan Raker kepala daerah se-Papua Barat Daya, berlangsung di salah satu hotel Kota Sorong, Rabu (4/1/2023).
Desk kepala daerah, yaitu di antaranya adanya program prioritas pemerintah yang berdampak luas, mendesak dan urgent akan diselesaikan melalui kerja sama dengan pemerintah pusat dan Pemprov Papua Barat Daya serta pemerintah kabupaten dan kota.
Berikut, kemiskinan ektrim menjadi prioritas Pemprov Papua Barat Daya dengan dimunculkan jaminan karya unggulan bagi kaum duafa.
Selain itu, permasalahan di Kabupaten Maybrat menjadi permasalahan pemerintah kebupaten/kota dan rentang Provinsi Papua Barat Daya.
Pj Gubernur Papua Barat Daya dan bersama bupati/wali kota akan melaksanakan road show di kementerian dan lembaga di Jakarta untuk mendukung pembangunan Provinsi Papua Barat Daya
Kedua, Rekomendasi dari sektor atau desk kepegawaian disepakati untuk seluruh kabupaten/kota yang telah memfasilitasi profil dan personel ke Provinsi Papua Barat Daya agar segera melengkapi berkas-berkas kepegawaiannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian, ada rekomendasi perencanaan dan keuangan, yakni RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2023 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggunakan dokumen RKPD yang telah disusun oleh Dirjen Bina Otda, Kemendagri.
Dengan memperhatikan hasil realisasi dan juga sinkronisasi dengan data dari Bappeda Provinsi Papua Barat.
Kedua, perlu adanya tindak lanjut penyerahan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana dan Dokumen) dari Provinsi Papua Barat kepada Provinsi Papua Barat Daya.
Selanjutnya, merekomendasikan kepada Bapak Pj Gubernur Papua Barat Daya untuk segera melantik dan menyerahkan SK Plt di provinsi ini agar bisa operasional dokumen RKPD dan dokumen keuangan tahun 2023.
Terakhir, mohon fasilitasi Pemprov Papua Barat Daya dalam penyelesaian sengketa tapal batas di wilayah provinsi ke-38 ini.
Demikian rekomendasi hasil Raker pada hari ini. Dan izin kepada Bapak Pj Gubernur agar berita acara ini akan kami susun dan dibagikan kepada para peserta Rekar. (MC Kab. Sorong/rim/toeb)
