Rekomendasi Desk Kepala Daerah pada Raker se-Papua Barat Daya

Sorong, InfoPublik – Rekomendasi desk kepala daerah pada Raker (rapat kerja) se-Papua Barat ada beberapa poin kesepakatan bersama.

Baik  pada desk  yang terkait dengan  kepala daerah, desk perencanaan keuangan   dan desk kepegawaian. Sebagaimana sesuai dengan sinkronisasi perencanaan pembangunan, keuangan dan kepegawaian di Papua Barat Daya.

Demikian disampaikan Rahman, S.STP, M.Si, saat akan berlangsungnya penutupan Raker kepala daerah se-Papua Barat Daya, berlangsung di salah satu hotel Kota Sorong, Rabu (4/1/2023).

Desk kepala daerah, yaitu  di antaranya adanya program prioritas pemerintah yang  berdampak luas, mendesak dan urgent akan diselesaikan melalui kerja sama dengan pemerintah pusat dan Pemprov Papua Barat Daya serta pemerintah kabupaten dan kota.

Berikut, kemiskinan ektrim  menjadi prioritas Pemprov Papua Barat Daya  dengan dimunculkan jaminan karya unggulan bagi kaum duafa.

Selain itu, permasalahan di Kabupaten Maybrat menjadi permasalahan pemerintah kebupaten/kota dan rentang Provinsi Papua Barat Daya.

Pj Gubernur Papua Barat Daya dan  bersama bupati/wali kota akan  melaksanakan road show di kementerian dan lembaga di Jakarta untuk mendukung pembangunan Provinsi Papua Barat Daya

Kedua, Rekomendasi dari sektor atau desk kepegawaian disepakati untuk seluruh kabupaten/kota yang telah memfasilitasi profil dan personel ke Provinsi Papua Barat Daya  agar segera melengkapi berkas-berkas kepegawaiannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, ada rekomendasi perencanaan dan keuangan, yakni RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2023 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggunakan dokumen RKPD yang  telah disusun oleh Dirjen Bina  Otda, Kemendagri.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan juga sinkronisasi dengan data dari  Bappeda Provinsi Papua Barat.

Kedua, perlu adanya tindak lanjut penyerahan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana dan Dokumen) dari  Provinsi Papua Barat kepada Provinsi Papua Barat Daya.

Selanjutnya, merekomendasikan kepada Bapak Pj Gubernur Papua Barat Daya untuk segera melantik dan menyerahkan SK Plt di provinsi ini agar bisa operasional dokumen RKPD dan dokumen keuangan tahun 2023.

Terakhir, mohon fasilitasi Pemprov Papua Barat Daya dalam penyelesaian sengketa  tapal batas di wilayah provinsi ke-38 ini.

Demikian rekomendasi hasil Raker pada hari ini. Dan izin kepada Bapak Pj Gubernur agar berita acara ini  akan kami susun dan dibagikan kepada para peserta Rekar. (MC Kab. Sorong/rim/toeb)