:
Oleh MC Kabupaten Semarang, Jumat, 23 Desember 2022 | 13:42 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 279
Bandungan, InfoPublik - Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang bergerak cepat menangani kasus stunting atau gagal tumbuh di kalangan balita. Tahun ini, ada program pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi kepada 3.284 balita untuk mempercepat penurunan angka stunting. Total dana yang digunakan sebesar Rp1,6 miliar berasal dari pergeseran anggaran dalam APBD 2022.
“Ini langkah percepatan agar angka stunting terus turun. Sudah ada penurunan yang signifikan pada tahun ini. Kita berupaya keras agar bisa zero stunting,” kata Kepala Dinkes Dwi Saiful Noor Hidayat disela-sela mendampingi Bupati H Ngesti Nugraha menyerahkan bantuan PMT kepada perwakilan penerima di aula Kantor Desa Banyukuning, Bandungan, Jumat (23/12/2022) pagi.
Berdasarkan data penimbangan badan serentak balita usia 0-59 bulan setiap Bulan Agustus, terang Dwi, angka prevalensi stunting Kabupaten Semarang tahun ini tercatat 4,61 persen. Angka itu turun dibandingkan tahun sebelumnya yakni 5,49 persen atau sebanyak 520 balita.
Penyerahan paket PMT dilakukan oleh Bupati H Ngesti Nugraha kepada perwakilan ibu yang mempunyai anak bawah lima tahun (balita). Ikut mendampingi Ketua TP PKK Hj Peni Ngesti Nugraha, Kepala Barenlitbangda Muslih dan Camat Bandungan M Taufik.
Bupati menegaskan penanganan stunting membutuhkan kerja sama semua pihak. Pemkab Semarang berkomitmen menurunkan angka stunting dengan dukungan pemerintahan desa dan instansi lainnya. “Terima kasih kepada para kader kesehatan di desa yang telah bekerja keras menangani stunting di wilayah masing-masing. Kerja sama semua pihak diharapkan dapat menekan angka stunting bahkan ke tingkat zero,”lanjutnya.
Kepala Desa Banyukuning, Setyo Utomo mengatakan pihaknya telah menganggarkan dana penanganan stunting dalam APBDes. Pada awal kondisi, ada 68 balita yang masuk kategori stunting. Berkat kerja sama kades kesehatan desa, Pemdes dan unsur masyarakat desa lainnya, saat ini ada lima balita yang “lulus” stunting.
Ada dua dusun yang berstatus zero stunting. Sedangkan balita penderita stunting tersebar di sepuluh dusun lainnya. “Kami menyediakan anggaran senilai Rp60 juta untuk kegiatan di 13 pos pelayanan terpadu (posyandu). Setiap tahun terus diupayakan untuk menaikkan anggaran itu,”tambahnya.(*Mc.Kab.Semarang/junaedi/eyv)
