Buka R-Talk 3, Bupati Mabar Yakin Sinergi Hasilkan Kebijakan yang Baik untuk Pembangunan

Labuan Bajo, InfoPublik - Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi membuka kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Talk 3 dengan tema "Dari Desa untuk Pembangunan Indonesia Inklusif" yang diselenggarakan Bappenas RI, Selasa (13/12/2022), di puncak Waringin Labuan Bajo.

Bupati berharap agar kegiatan “R-Talk (Regsosek Talk) 3 "Dari Desa untuk Pembangunan Indonesia Inklusif” ini menjadi kesempatan untuk bersinergi, bertukar gagasan, menyamakan persepsi, menggali ide dan bergandengan tangan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dari desa.

"Kiranya kesempatan perjumpaan ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga bisa bersinergi dalam menghasilkan kebijakan yang bermanfaat untuk kebaikan masyarakat dan Pembangunan Indonesia Inklusif," ungkapnya.

Pembangunan inklusif secara sederhana diartikan sebagai suatu konsep pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati oleh semua kalangan.

Bupati Mabar mengatakan kesadaran mengenai pentingnya pembangunan inklusif timbul setelah melihat realitas bahwa pembangunan yang telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ternyata tidak selalu sepenuhnya dapat dinikmati oleh semua kelompok masyarakat.

Dia menjelaskan masih ada masyarakat yang terpinggirkan dari pembangunan itu sendiri. Untuk itu pembangunan inklusif hadir dengan mengedepankan nilai keadilan dan kesetaraan hak dan kesempatan untuk semua kelompok masyarakat dalam mengakses pembangunan.

Pembangunan inklusif menyasar kelompok masyarakat yang terkategori marjinal. Kelompok marjinal yaitu mereka yang keberadaannya tidak terakomodasi oleh model-model pembangunan yang sudah dijalankan.

"Model pembangunan inklusif memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan," ungkap bupati.

Menurut bupati, kelompok tersebut harus diposisikan sebagai elemen penting dalam kehidupan perekonomian suatu daerah, sehingga kebijakan yang disusun akan mengarah kepada upaya memberikan kesempatan yang sama dalam mengakses dan menikmati segala bentuk output pembangunan.

"Sebagai daerah destinasi pariwisata prioritas, geliat pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat berkembang sangat masif. Pembangunan pada sektor pariwisata memang menjadi prioritas. Tetapi, Pemerintah Daerah Manggarai Barat tetap memperhatikan aspek inklusivitas dan keberlanjutan dari segala bentuk kebijakan pembangunan yang dilakukan," jelas bupati.

Disebutkan salah satu misi seperti yang termuat dalam dokumen RPJMD yaitu “Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan.”

"Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas perekonomian, serta membuka aksesibilitas daerah-daerah perbatasan, pinggiran dan terisolasi," imbuhnya.

Bupati menegaskan, pembangunan infrastruktur dalam misi ini juga terkait peningkatan kelayak hunian, yang sekaligus memiliki sasaran khusus untuk ikut menjalankan upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni.

"Misi ini sudah dan sedang direalisasikan dengan berbagai program pembangunan infrastruktur yang tetap memperhatikan hak masyarakat marjinal dalam mengakses output pembangunan. Di antaranya, pembangunan ruas jalan strategis yang semakin membaik dalam upaya menghubungkan antarwilayah dari kota hingga desa di Kabupaten Manggarai Barat," katanya.

Upaya lain yang dilakukan Pemkab Mabar lanjut bupati, yaitu melalui pengukuran indeks pariwisata inklusif berkelanjutan. Sasarannya agar hasil indeks ini bisa menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan yang berorientasi kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang termarjinalkan.

Kelompok marjinal yang digarisbawahi dalam kajian ini yaitu masyarakat miskin, disabilitas dan perempuan. Hal ini secara jelas menunjukkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat peduli dan sadar akan aspek pemerataan pembangunan yang harus dinikmati oleh semua kelompok masyarakat sesuai dengan spirit pembangunan berkelanjutan.

Bupati mengatakan, prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai Barat pada 2023 yaitu: Pembangunan Infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata sebagai penggerak multisektor dan mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu.

"Pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata tentunya tidak mengabaikan pembangunan pada sektor lain. Akan tetapi sebuah upaya pembangunan holistik dengan pariwisata menjadi leading sector. Selain itu perhatian terhadap penanggulangan kemiskinan tetap menjadi fokus Pemerintah Manggarai Barat," ungkap bupati.

Dikatakan bupati, perhatian terhadap kelompok marjinal lainnya seperti kaum perempuan dan disabilitas juga akan ditingkatkan.

"Oleh karena itu, untuk mendukung cita-cita ini dibutuhkan data yang akurat dan kredibel sehingga pengambilan kebijakan dan program-program pembangunan bisa tepat sasar kepada semua pihak, khususnya kelompok marjinal," imbuhnya.

Demi mendukung inklusivitas pembangunan yang merangkul kelompok marjinal mulai dari desa, Pemkab Mabar menyadari akurasi data menjadi syarat penting dalam proses pengambilan dan implementasi kebijakan yang tepat sasaran.

Untuk itu Pemerintah Manggarai Barat mendukung penuh program Regsosek sebagai upaya untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data. "Dengan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai program secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien hingga tingkat desa," katanya.

Pemerintah Manggarai Barat berharap data regsosek dapat digunakan sebagai rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta dasar akurat kebijakan pemerintah seperti bantuan sosial hingga upaya peningkatkan sistem pelayanan publik, sehingga kualitas berbagai layanan pemerintah mulai dari desa seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan bisa meningkat.

"Mari kita berdiskusi. Oleh karena itu, saya sangat berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan produktif serta dapat menghasilkan point-point penting dalam pelaksanaan pembangunan inklusif yang berkelanjutan berbasis desa dan kelurahan," pungkas bupati ujung Barat Pulau Flores tersebut.

Turut hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Direktur Statistik Ketahanan Nasional, Badan Pusat Statistik, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Para narasumber dalam forum Regsosek Talk: Dari Desa Untuk Pembangunan Indonesia Inklusif.

(Mckabmanggaraibarat/Tian/Syarif ab - Tim IKP Kominfo Mabar)