Pemkab HSU Terima TKD Rp 1.10 Triliun TA 2023

Banjarbaru, InfoPublik - Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU) menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp 1.10 triliun dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi untuk dipergunakan pada tahun anggaran 2023.

DIPA dan TKD diserahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor kepada Bupati/Walikota se-Kalsel, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (7/12/2022).

Penjabat (Pj) Bupati HS, R Suria Fadliansyah menyebut, alokasi TKD untuk Kabupaten HSU pada tahun anggaran 2023 naik sebesar 20,54 persen dibandingkan tahun 2022.

Dengan kenaikan itu, TKD senilai Rp 1.10 triliun dirancang untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian.

"Untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah," ucap R Suria.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Pj Bupati mengaku bangga dan senang, pasalnya, Kabupaten HSU kembali menerima penghargaan atas diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 kali berturut-turut dari tahun 2015.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari peran seluruh ASN yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten HSU.

Namun Pj Bupati HSU itu tetap berpesan untuk tidak berpuas hati, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperbaiki untuk perbaikan kedepannya melayani masyarakat.

"Tingkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah," tutur R Suria.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor berpesan kepada Bupati/Walikota agar fokus memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dan mempercepat realisasi belanja, mengingat tantangan sektor perekonomian di tahun 2023 yang tidaklah mudah.

"Kepada pimpinan SKPD, diingatkan agar segera melakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan," katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut selain bekerja cepat dan responsif. Aspek akuntabilitas dan transparansi harus menjadi perhatian utama agar penggunaan anggaran tetap dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku.

"Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, juga semangat untuk bergerak bersama mewujudkan cita-cita untuk memajukan banua, bangsa, dan negara," tutupnya.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Sulaimansyah menjelaskan realisasi APBN di Kalimantan Selatan sampai dengan 30 November 2022 telah mencapai Rp 26,84 triliun atau 93.48 persen dari pagu Rp 28,72 triliun.

Ia menambahkan, kondisi perekonomian nasional menjelang akhir tahun 2022 ini menunjukkan tren positif dan masih tumbuh kuat dengan pertumbuhan diatas 5 persen selama 4 triwulan berturut-turut.

Lebih jauh, ia bahkan menilai angka inflasi nasional terbilang relatif moderat dibandingkan negara-negara lain yang menunjukkan penurunan ke level 5.42 persen (yoy) di bulan November dari sebelumnya 5,71 persen di bulan Oktober 2022.

Dengan capaian tersebut, optimisme proses pemulihan ekonomi terus dijaga. Meskipun pemerintah harus makin waspada terhadap risiko global yang berasal dari faktor geopolitik, penerapan zero covid policy di RRT yang menyebabkan perlambatan ekonominya.

Maupun dampak kebijakan moneter di negara maju untuk pengendalian inflasi yang akan berakibat perlemahan ekonomi global, meningkatkan suku bunga global, memicu aliran modal keluar dan menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar. (Diskominfosandi/prokopim/ricky/toeb)