:
Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT, Selasa, 8 November 2022 | 11:51 WIB - Redaktur: Wawan Budiyanto - 170
Pontianak, InfoPublik – Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah kembali diselenggarakan secara virtual. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengikuti Rakor tersebut di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (7/11/2022).
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Muhammad Tito Karnavian memimpin langsung Rakor yang diikuti seluruh kepala daerah, jajaran Forkopimda tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Di Rakor kali ini, Mendagri meminta Pemerintah Daerah (Pemda) dengan tingkat inflasi terendah untuk memaparkan kiat yang dilakukan dalam menekan inflasi di daerahnya.
Selain itu, Mendagri juga meminta Pemda dengan tingkat inflasi tertinggi menyampaikan kendala yang dihadapi dalam menekan inflasi.
“Saya minta seluruh kepala daerah untuk bisa menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang rata-rata penggunaanya masih 15%. Selain itu, penggunaan Dana Bansos di seluruh daerah juga baru mencapai 50%,” jelas Tito Karnavian.
Melanjutkan arahannya, Mendagri menekankan Pemda untuk menggunakan jangka waktu penggunaan anggaran hanya tersisa satu bulan lagi dan anggaran tersebut akan menjadi SiLPA jika tidak digunakan.
Berdasarkan data yang dikemukakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dari data Ditjen Bina Keuangan dilihat dari Pemuktahiran Laporan 22 Pemerintah Provinsi per 4 November 2022, Provinsi Kalimantan Barat tingkat penyerapan anggaran atau Realisasi Belanja sebesar 63,83% dan dengan pendapatan daerah sudah mencapai 93,98%.
Selain membahas pengendalian inflasi, Mendagri kembali mengingatkan pentingnya menerapkan PPKM dan Protokol Kesehatan, terutama penggunaan masker, saat menghadiri acara yang dihadiri jumlah massa yang ramai, seperti konser, acara keolahragaan, dan acara keagamaan. Hal ini dipicu adanya COVID-19 sub varian Omicron XBB.
Selain penggunaan masker, percepatan vaksinasi boster untuk menjaga antibodi agar tidak turun, juga menjadi hal yang mampu menekan angka kasus aktif COVID-19.
Usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalbar Ignasius menjelaskan Pemprov Kalbar sudah sangat responsif dalam mengendalikan inflasi daerah, baik itu kebijakan makro maupun mikro.
Hal itu bisa dilihat dari tingkat inflasi Kalbar yang terkendali karena beberapa upaya terus-menerus dilakukan, seperti operasi pasar, pembagian Bantuan Sosial (Bansos), monitoring harga, dan sidak ke pasar-pasar.
"Kemudian, Pemprov Kalbar sudah membangun kerja sama antar daerah dan sudah inisiasi daerah-daerah untuk saling kerja sama, terutama di lingkup Prov Kalbar. Daerah yang surplus diharapkan bisa mendistribusikan ke daerah-daerah yang minus, dalam rangka menjaga kestabilan harga,” jelas Asisten II Sekda Prov Kalbar.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, Frans Zeno dan beberapa Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemprov Kalbar turut hadir mendampingi Gubernur Kalbar dan Asisten II Sekda Prov Kalbar.
(kalbarprov.go.id)
