:
Oleh MC KAB TOBA, Jumat, 28 Oktober 2022 | 20:21 WIB - Redaktur: Juli - 254
Toba, InfoPublik - Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Kabupaten Toba, Provinsi Sumatra Utara membuat program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba, Tagor Siburian menjelaskan, pemenuhan rumah layak huni dari jumlah 47.722 unit rumah di Kabupaten Toba, terdiri dari rumah layak huni 37.278 unit, dan rumah tidak layak huni 10.444 unit atau 21,89%.
"Untuk tahun 2022 ini ada anggaran dari Kementerian PUPR untuk stimulan pembangunan 360 unit, itu 20 juta per unit, yang belum dibangun dan sedang proses ada 43 lagi," kata Tagor di Kantor Bupati Toba, Balige, Jumat (28/10/2022).
Rumah tidak layak huni, jelasnya, adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan kesehatan penghuni dan kecukupan minimal luas bangunan 9 M2/orang sesuai dengan peraturan menteri PUPR 07/PRT/M/2018 tentang bantuan stimulan perumahan swadaya.
"Penyerahan buku tabungan sudah kita laksanakan sebanyak enam kali, yang pertama pada tanggal 02/06/2022 di aula Kantor Camat Habinsaran meliputi Kecamatan Habinsaran dan Borbor sebanyak 95 unit.
Kedua dilaksanakan 3 Juni 2022 di aula kantor Camat Laguboti meliputi Kec. Tampahan, Siantar Narumonda, Silaen, Laguboti sebanyak 137 unit.
Ketiga dilaksanakan tanggal 13/07/2022 di Kantor Camat Sigumpar meliputi Kecamatan Sigumpar, Laguboti, Narumonda sebanyak 85 unit.
Keempat dilaksanakan 13/09/2022 di Desa Siantar Utara, Kecamatan Parmaksian sebanyak 15 unit.
Kelima dilaksanakan 3/10/2022 di Desa Patane 1 Kecamatan Porsea sebanyak 20 unit.
Penyerahan buku tabungan keenam dilaksanakan (18/10/2022) di aula Kantor Camat Laguboti sebanyak 15 unit.
Penyerahan buku tabungan ketujuh akan dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal penyerahan untuk 36 unit rumah yang sudah dibangun meliputi Kelurahan Pardede Onan, Napitupulu dan Sangkarnihuta di Kecamatan Balige.
Dari sejumlah usulan yang diajukan untuk mendapat bantuan stimulan perumahan swadaya, lanjut Tagor, ada beberapa usulan yang tidak lolos verifikasi disebabkan masyarakat tidak memiliki swadaya dan tidak ada kepemilikan.
"Harapan kami jangan sampai ada anggaran itu kembali ke pusat karena tidak terserap dan itu kita buktikan ketika ada 43 yang tidak lolos maka kita upayakan ajukan kembali," terangnya.
Untuk 2023, program bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian PUPR, Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengajukan 3.100 proposal.
"Untuk 2023 sudah ajukan proposal kepada kementerian ada sampai 3.100 karena masih ada di Toba ini kurang lebih 10.000 rumah tidak layak huni jadi kita ajukan dan oleh kementerian kita sudah disuruh melengkapi dokumen dan data calon penerima, walaupun itu tidak semuanya nanti tapi kalau ada seribuan nanti itu sudah sangat-sangat membantu masyarakat yang kurang mampu," pungkasnya. (MC Toba des/rik)
Ket Foto :
Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Toba, Tagor Siburian
