Pahamkan Penggunaan Dana Desa, BPKP Jateng Selenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa  

Karanganyar, InfoPublik  – Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Karanganyar, bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar. Pemerintah desa dipahamkan bagaimana pengelola keuangan dan pembangunan Anggaran Dana Desa (ADD). Sebab ada 650 Desa di seluruh Indonesia terjerat kasus korupsi penggunaan dana Desa yang tidak tepat.

"Meskipun hanya 0,3 persen saja desa yang terjerat kasus korupsi penggunaan dana desa, namun pemahamaan mengenai tersebut harus terus diupayakan. Pertemuan ini penting karena desa harus berhati-hati dan mawas diri mengenai pengelolaan dana desa,” papar Wakil Ketua Komisi XI, Dolfie OFP pada saat memberikan materi Workshop Pengelolaan keuangan dan Pembangunan desa, Senin (24/10).

Dolfie menambahkan kebijakan penggunaan dana desa dari tahun ke tahun memang berbeda. Jika di tahun 2020 penggunaan ADD dipergunakan untuk pendanaan pandemic, 2021 untuk BLT dan 2023 untuk pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Dana desa dipergunakan untuk penyelengaraan pemerintahaan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. “Saya berharap di Karanganyar tidak terjadi penyelewenangan dana desa. Dana desa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Sementara Wakil Bupati Karanganyar, Rober Christanto hadirnya para pakar dibidang pengelolaan desa membuat pemerintah desa lebih berhati-hati dalam penggunaannya. Tentunya, dengan pengetahuan ini, pamerintah desa tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam undang-undang.

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Wakil ketua Komisi IX, Auditor Utama BPKP Pusat Jakarta, Drs Agus Sukiswo,  Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan mobilitas spasial, Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan kebudayaan, Ir Mustikorini Indrijatiningrum, Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah  Ahmad Heryawan.

“Peran desa menjadi sangat penting sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya. (MC Karanganyar/Toeb)