Audiensi Pegawai Non ASN Terkait Pendataan, Ada Syarat Yang Belum Terpenuhi

Pemalang, InfoPublik - Ikatan Pegawai Non ASN (IPNA) Pemalang melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.

Mereka meminta Pemkab Pemalang mendata semua pegawai Non ASN yang berada di Kabupaten Pemalang tanpa terkecuali.

Audiensi itu diterima langsung oleh Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemalang M.A Puntodewo di Peringgitan Rumah Dinas Bupati setempat. Jumat (30/9/2022).

Dalam tuntutannya, IPNA meminta Pemkab Pemalang dalam hal ini BKD Pemalang mendata semua tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanpa terkecuali.

"Kalau maunya kami, data semua diinput semua. Tidak hanya yang K2, semuanya harus diinput. Dikirim semua ke pusat,” tutur ketua IPNA Ari Andriyanto.

Sementara itu, Kepala BKD Pemalang M.A Puntodewo menyebut tidak terdatanya pegawai Non ASN di Pemalang karena ada salah satu syarat yang belum terpenuhi.

"Jadi pembayaran gaji mereka itu melalui belanja barang dan jasa, itu salah satu kendalanya. Karena alasan itu pula data belum diunggah. Namun demikian, masih ada waktu dalam masa sanggah,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, didapatkan sebuah keputusan, yakni nantinya perwakilan dari IPNA dan BKD Pemalang akan mendatangi BKN (Badan Kepegawaian Negara) di Jakarta.

“Kita putuskan lebih baik kita konsultasikan dahulu dengan BKN. Nanti hari Senin ke Jakarta, perwakilan IPNA dan BKD datang ke BKN dan Kemen PAN-RB," jelas Plt Bupati Pemalang, Mansur Hidayat.

Sebagai informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemen PAN-RB) mengeluarkan Surat Menteri PAN-RB No. B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.

Dengan keluarnya surat tersebut, diharapkan semua instansi pemerintah mendata semua pegawai honorer yang ada. (DMP/toeb).