Masyarakat Distrik Kombut Merasa di Anak Tirikan Pemerintah.

Boven Digoel, InfoPublik - Jalan dan jembatan merupakan infrastruktur dasar, yang juga sebagai urat nadi berbagai program pembangunan dan dapat memperlancar roda perekonomian masyarakat.

Jika Infrastruktur dasar ini mengalami kerusakan, otomatis akan berdampak pada semua sektor kehidupan. Hal inilah yang kini tengah dirasakan masyarakat perbatasan distrik Kombut terutama Warga Kampung Kombut dan Mokbiran.

"Akses jalan ke kampung kami sempat terputus karena jalan rusak dan jembatan kali kombon putus", kata Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kaur Kesra) Kampung Mokbiran Konradus Koronkim saat ditemui di Pusat Dekenat Paroki Mokbiran, Rabu (13/4/2022).

Menurutnya, beberapa waktu lalu masyarakat Kampung Kombut dan Mokbiran sempat terisolir karena putusnya jembatan kali kombom, namun kini sudah dibenahi masyarakat bersama pemerintah kampung, sehingga sudah bisa dilalui.

"Sekarang sudah bisa lewat, tapi untuk kendaraan dengan muatan berat tidak bisa, karena papannya sudah kembali lapuk," jelas Konradus.

Lanjut Konradus masalah infrastruktur ini sudah berulang kali dan setiap tahun diusulkan ke Pemerintah Daerah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kampung, Distrik dan Kabupaten, namun tidak pernah terealisasi.

"Kami dua Kampung Kombut dan Mokbiran tidak pernah usul program lain dalam Musrenbang tiap tahun, kami sudah sepakat yang kami minta hanya tolong benahi jalan dan jembatan kami", tutur Kaur Kesra.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Kampung Mokbiran Marinus Kewo. Menurutnya, jembatan kali kombom sudah pernah dikerjakan dan fondasinya sudah jadi, namun tidak dilanjutkan karena ada persoalan dengan Pemilik hak Ulayat.

"Jembatan ini pernah dikerjakan dan pondasinya sudah jadi, tetapi tidak dilanjutkan karena ada masalah hutang sebesar 100 juta rupiah dengan pemilik," kata Marinus.

Namun menurut Marinus, itu bukan alasan untuk tidak melanjutkan pengerjaan jembatan kombom ini, karena Pemerintah dua Kampung Kombut dan Mokbiran akan siap menyelesaikan persoalan (hutang) yang menjadi hak pemilik, asalkan pekerjaan jembatan kombom segera dilanjutkan hingga selesai.

"Terus terang kami sangat kecewa dengan sikap Pemerintah yang seolah-olah menganaktirikan kami," tuturnya dengan nada kesal.

Padahal kalau mau dibilang distrik Perbatasan itu bukan saja Ninati, tetapi Kombut dan Sesnuk juga merupakan distrik terluar dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga PNG.

Sehingga kami minta Pemerintah memperhatikan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi penghubung ke kampung kami. (MC. Boven Digoel/ ARFK/toeb).