Gubernur Ingin Budidaya Ikan di Pangkil Jadi ‘Embrio’ Kebangkitan Budi Daya Ikan Kepri

Tanjungpinang, InfoPublik - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad  berharap budidaya perikanan kelong apung di Desa Pangkil dapat menjadi embrio awal membangkitkan potensi budidaya perikanan. Tidak hanya di Bintan, namun di seluruh Kepri.

Walau mungkin untuk skala kementerian, ini (kelong apung Desa Pangkil) merupakan budi daya kecil, namun kita berharap apa yang dilakukan anak-anak muda di sini menjadi embrio dan pemicu untuk daerah lain.

Demikian kata Gubernur Ansar saat ikut panen dan tebar benih ikan bersama Dirjen Perikanan Budidaya Kementrian Kelautan dan Perikanan di Desa Pangkil Kabupaten Bintan, Jumat (12/11/2021).

Gubernur menuturkan selama ini potensi perikanan itu identik dengan ground fishing (perikanan tangkap). Padahal potensi perikanan budi daya itu juga besar. Maka ia mendorong agar pemanfaatan budi daya perikanan agar lebih optimal.

Karena kalau kita lihat potensi di Kepri ini dalam 1 tahun ada 1,1 juta ton ikan, tetapi kita baru bisa memanfaatkan 33%.

"Maka karena urusan ini bukan urusan pembiayaan yang kecil, kita akan komunikasi dengan pemerintah pusat, KKP dan juga kabupaten/kota se-Kepri untuk membahas bersama bagaimana mengoptimalisasi ini,” ujar Gubernur.

Gubernur Ansar mengaku senang budi daya ikan di Desa Pangkil ini dikelola oleh pemuda yang berwadahkan koperasi berbadan hukum. Ia menjelaskan bahwa mengelola koperasi seperti ini bukan hal yang mudah.

“Tapi mereka sudah baik pengelolaannya. Saya kira kita tinggal berpikir bagaimana mengembangkan ini dan juga meluaskannya di beberapa desa atau pulau yang lain di Kepri,” ungkapnya

Kemudian Gubernur mengungkapkan bahwa pihaknya akan membentuk tim bersama Dirjen Perikanan Budidaya untuk membahas bagaimana pengelolaan perikanan di Kepri.

“Yang selama ini selalu disampaikan bahwa potensi perikanan kita sangat besar, namun optimalisasinya belum pernah terjangkau,” tuturnya.

Sementara itu Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tubagus Haeru Rahayu mengatakan bahwa Kementerian tidak melihat suatu budidaya dari ukurannya, namun yang dilihat adalah bagaimana nanti embrio ini bisa berkembang.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa Produk Kementerian KKP di pusat bukan merupakan ikan, namun berbentuk kebijakan. Kebijakan yang diambil pun harus selaras dengan apa yang diinginkan masyarakat.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan, prioritas utamanya adalah ekologi, untuk keberlanjutan di masa depan. Supaya anak cucu kita masih dapat menikmati sumber daya alam.

Setelah ekologi, lanjut Tibagus, baru kemudian ekonomi. Karena jika hanya ekologi saja tanpa ekonomi maka tidak akan tercapai kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya jika hanya ekonomi saja tanpa ekologi, maka generasi penerus tidak akan dapat menikmati ini semua.

“Kemudian dengan memasuki era revolusi industri 4.0, harus pula disinergikan antara ekologi, ekonomi, dan inovasi teknologi. Jika ketiganya dipadukan maka blue economy akan dapat dicapai dalam waktu singkat,” harapnya.

Terakhir Tubagus menyampaikan saat ini adalah saatnya membangunkan raksasa tidur yaitu budidaya, di mana potensinya sangat besar yaitu 16 persen dari total 1,33 triliun dolar AS.

Salah satunya ini sudah dimulai dari Kepri (Pulau Pangkil). Mudah-mudahan ini menjadi pemicu dan provokator positif untuk kelompok-kelompok yang lain.

Turut menghadiri kegiatan tersebut Direktur Perbenihan Nono Hartanto, Kasubdit  Perbenihan Ikan Laut Nasrul Efendi, Bupati Bintan Roby Kurniawan, Pj. Sekdaprov Kepri Ir. lamidi, Kepala DKP Kepri H.T.S Arif Fadilah, dan Kepala BPBL Batam Toha Tusihaidi. (MC Kepri/toeb)