:
Oleh KAB. PASAMAN BARAT, Senin, 20 September 2021 | 20:58 WIB - Redaktur: Kusnadi - 273
Pasaman Barat, InfoPublik - Demi satu data untuk Pasaman Barat dan satu data untuk Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) mengadakan Forum Group Discussion (FGD) Potensi Desa (Podes) dan Coaching Clinic Aplikasi Bingkai Informasi Desa dan Nagari di Ujung Jari (Bidadari) Tahun 2021.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto, Senin (20/9/2021) di auditorium kantor bupati Pasbar. FGD diadakan selama 3 hari, mulai 20 sampai dengan 23 September, dengan peserta dari masing-masing nagari yang ada di Pasbar.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pusdiklat BPS RI Eni Lestari Ningsing, Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati, dan stakeholder terkait lainnya.
Wakil Bupati Risnawanto menyampaikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), pemerintah desa, kelurahan, nagari menjadi penyelenggara kegiatan statistik di wilayahnya masing-masing. Sehingga peran nagari sebagai satuan wilayah terkecil menjadi sangat penting.
"Hal ini karena nagari tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan desa, nagari untuk mengembangkan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan," kata Risnawanto.
Ia menambahkan, pengumpulan dan pemutakhiran data statistik yang dilakukan di tingkat nagari oleh pemerintah pusat maupun daerah tidak banyak yang diberikan kembali kepada pemerintah nagari yang berpotensi menghasilkan data yang tidak konsisten dan indikator pembangunan yang tumpang tindih.
"Padahal nagari seharusnya memiliki data yang lengkap dan akurat sebagai landasan dalam kebijakan pembangunan di wilayahnya. Selain itu, permasalahan lainnya adalah mengenai relatif masih rendahnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintah nagari dalam hal pengelolaan data," ujar Risnawanto.
Hal ini, lanjut Risnawanto, berdampak pada rendahnya komitmen dan literasi pemerintah nagari untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dalam kebijakan pembangunan. Pada gilirannya dapat berdampak pada pengambilan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
"Terutama di tengah situasi pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk pembangunan desa nagari yang berkesinambungan," kata Risnawanto.
Kepala Pusdiklat BPS RI, Eni Lestari Ningsing mengatakan bahwa data itu ada di mana-mana. Dengan adanya satu aplikasi Bidadari ini maka satu data akan tersusun dengan baik.
"Dengan adanya aplikasi Bidadari ini, maka satu data untuk Indonesia ini kita yakin akan mudah terwujud," ujar Eni Lestari Ningsing.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati, bahwa satu data yang terkoneksi dengan aplikasi Bingkai dan Informasi Desa dan Nagari di Ujung Jari (Bidadari) akan sangat membantu dalam menghasilkan data potensi desa, kelurahan, nagari yang berkualitas yang nantinya akan digunakan sebagai bahan perencanaan, evaluasi, serta decision support bagi pembangunan daerah dari desa, kelurahan, nagari.
