Dinas TPHPP Boven Digoel Gelar Pelatihan Teknis Penyuluh

Boven Digoel, InfoPublik - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan (TPHPP) Boven Digoel menggelar Pelatihan Teknis bagi seluruh tenaga penyuluh, dengan mendatangkan narasumber dari Balai Pertanian Provinsi Papua, Selasa (04/05/2021).

Kegitan yang direncanakan berjalan tiga hari itu, dibuka langsung oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Boven Digoel Wahyudiana, mewakilkan Plt Bupati.

Dalam smbutan yang dibacakan Kabag Hukum Wahyudiana, bupatj menyampaikan bahwa, penyuluhan pada dasarnya merupakan tugas dan tanggungj awab pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan penyuluhan dan pendampingan pada petani.

Apalagi menurut dia, untuk mencapai target produksi pangan nasional dibutuhkan program tingkat lapangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang sasarannya pada kelompok tani.

Namun yang sering terjadi di sini jelas Wahyu, Petani sulit bekerja dalam kelompok, dan cenderung bekerja sendiri-sendiri karena memiliki lahan di dusun masing-masing, sehingga target pencapaian produksi pertanian di Boven Digoel masih sangat rendah

"Inilah tugas penyuluh untuk memberikan pembinaan dan pendampingan. Petani harus diarahkan untuk menumbuhkembangkan Poktan dan Gapoktan melalui pengembangan kerja sama melalui jejaring kemitraan yang ada", kata Wahyu.

Harapannya dengan Pelatihan Teknis ini, para penyuluh dapat menambah pengetahuan baru dan pengalaman untuk mampu memberikan pemahaman dan pendampingan yang baik bagi petani di Kabupaten Boven Digoel.

Sementara itu di tempat yang sama Plt Kepala Dinas TPHPP Boven Digoel, Nikolaus Sraun mengatakan, pelatihan teknis yang dilaksanakan ini merupakan upaya penyegaran dan revitalisasi seluruh tenaga penyuluh yang tersebar di 20 distrik.

Menurutnya, untuk saat ini fasilitas pendukung yang dimiliki Dinas TPHPP, terdapat tujuh Balai Penyuluh Pertanian di tujuh distrik yang tersebar di wilayah kerja para penyuluh tingkat distrik dan kampung, dengan jumlah PPL 83 orang.  

Namun itu semua menurut dia, belum berjalan baik karena masih terdapat berbagai kendala yang harus ditangani secara serius agar penyuluhan dan pendampingan bisa berjalan maksimal.

"Selain itu dengan jumlah DPA yang hanya Rp21 miliar lebih, kami rasa masih jauh dari kata cukup, untuk membiayai belanja tenaga penyuluh dan pengembangan infrastruktur pendukung pertanian lainnya," tutup dia (MC. Boven Digoel/ARFK).