• Beranda
  • Nusantara
  • Tim APE Kementerian PPPA Lakukan Verifikasi Lapangan Terhadap Kabupaten Pesisir Selatan

Tim APE Kementerian PPPA Lakukan Verifikasi Lapangan Terhadap Kabupaten Pesisir Selatan

:

Oleh MC KAB PESISIR SELATAN, Kamis, 1 April 2021 | 10:00 WIB - Redaktur: Kusnadi - 372

Painan, InfoPublik - Tim Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya  (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan verifikasi lapangan terhadap Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (31/3). 

Verifikasi  yang dilakukan secara virtual tersebut, dihadiri Bupati Pesisir Selatan diwakili Plh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Darmadi, Ketua TP PKK, Ny Yusneti Rusma Yul Anwar, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Zulfian Aprianto, Ketua Pokja PUG, Yozki Wandri, Anggota DPRD, Syafril Saputra serta sejumlah kepala perangkat daerah. 

Bupati diwakili Plh Asisten Pemerintah dan Kesra, Darmadi dalam kesempatan itu mengatakan, sebagai salah satu kabupaten calon penerima penghargaan APE, pemkab telah melakukan beberapa kebijakan yang mendukung pengarustamaan gender (PUG) di antaranya, membentuk Pokja PUG dan Perda tentang Pemberdayaan Perempauan dan Perlindungan Anak. 

Selain itu pemkab juga sudah memperoleh beberapa penghargaan yang berkaitan dengan kebijakan pengarustamaan gender, seperti Penghargaan Swastisaba wistara 2019, piagam duta gendre tahun 2020, Peduli hukum dan HAM 2020. 

Sebagaimana diketahui APE suatu bentuk pengakuan atas komitmen dan peran  pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) berarti suatu penghargaan terhadap prakarsa dan prestasi yang dicapai dengan menunjukan kondisi kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.  

"Anugerah APE dinilai dari segi komitmen pemerintah daerah (Perda PUG, Pergub PUG), kebijakan (RPJMD, Renstra PD), kelembagaan (Pokja PUG, Focal Point), sumber daya manusia dan anggaran, alat Gender Analisis Pathway dan Gender Budgeting Statement, data gender terpilih perempuan dan laki-laki terkait berbagai hal dalam satu data,  partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak," jelasnya.