:
Oleh MC KAB GARUT, Senin, 15 Maret 2021 | 15:51 WIB - Redaktur: Tobari - 323
Garut, InfoPublik – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Garut melaksanakan Sosialisasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Tahun Anggaran 2021, di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Senin (15/3/2021).
Para peserta sosialisasi ini adalah para pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Garut.
Bupati Garut, Rudy Gunawan, memaparkan, program rutilahu ini memberikan alokasi dana sebesar Rp17,5 juta untuk satu rumah, dengan sumber danRpa dari Bantuan Gubernur.
Dana tersebut akan diberikan dengan ditransfer secara langsung ke rekening penerima bantuan dan tidak boleh digunakan selain untuk pembangunan rumah.
“Rutilahu ini adalah program yang diberikan kepada mereka dengan Rp17,5 juta dari Bantuan Gubernur, jadi uangnya di transfer ke rekening masing-masing,” papar Rudy.
Rudy mengungkapkan, ia sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena telah mempercayakan bantuan kepada 1.480 rumah yang tidak layak huni untuk 99 Desa di Kabupaten Garut.
Program ini kan sangat membantu karena kita mengalami kesulitan ya. Banyak orang-orang yang karena pandemi ini aktivitasnya menjadi terganggu. Termasuk juga tidak ada hal yang bisa dilakukan dengan keuntungan pribadi.
"Jadi saya berterimakasih kepada Provinsi Jawa Barat memberikan kepada Kabupaten Garut (sebanyak) 1.400 lebih untuk 99 desa,” ungkap Bupati Garut.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Disperkim Provinsi Jawa Barat, Eko Darmayanto mengatakan, Kabupaten Garut termasuk ke dalam 10 besar penerima bantuan tahun ini.
“Untuk keseluruhan dari Jabar ini Kabupaten Garut termasuk 10 terbesar penerima bantuan tahun ini. Ini bisa membantu untuk mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Garut. Pelaksanaan (sosialisasi) pada hari ini akan diselenggarakan dalam satu hari,” ucap Eko.
Disisi lain, Kepala Disperkim Garut, Eded Komara Nugraha, menyampaikan ada sekitar 32.000 rutilahu di Kabupaten Garut yang belum tertangani.
“Sampai saat ini kondisi rutilahu di Kabupaten Garut ini masih banyak, sekitar 32 ribu lebih lagi yang belum tertangani,” ungkap Eded.
Eded melanjutkan, untuk tahun ini Kabupaten Garut dapat melewati target perbaikan per tahun, yaitu sekitar 3.200 lokasi yang akan tertangani, karena Disperkim Garut telah mengajukan 750 rumah, dan masih menunggu alokasi dari pusat untuk 2.440 rumah.
Tahun ini sesuai dengan di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ini kita ini dibebani target sekitar 3.000 rumah per tahun.
Tahun sekarang ini, baru sekarang yang sudah benar-benar pasti ini sekitar 2.440 kita masih menunggu alokasi dari pusat dari BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) kita sudah ajukan 750. Tapi sampai saat ini SK nya belum turun.
"Tapi insyaallah tidak lama lagi turun. Kalau misalnya dengan 750 tambahan dari pusat dengan yang 2.440, jadi sekitar 3.200 lokasi yang tertangani. Jadi kita sudah lewat dari target yang biasa pertahun,” papar Eded.
Eded berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat dalam kondisi terpuruk karena pandemi ini, sehingga rumah tidak layak huni dapat diperbaiki dan menjadi layak huni, hal ini juga akan terwujud dengan adanya gotong royong dari masyarakat.
Sementara, salah seorang peserta sosialiasi yang juga menjabat sebagai Ketua LPM Kecamatan Cibatu, Apipudin (51), mengaku ini adalah tahun pertama desanya mendapatkan bantuan RUTILAHU, ia memaparkan mendapat kuota untuk 15 unit rumah, dan berharap program bantuan ini dapat terus berkelanjutan.
15 unit, mengenai rutilahu tahun anggaran 2021 kebetulan desa kami baru mendapatkan kuota sekarang. Berkat kerja sama antara masyarakat dan mungkin juga pemerintahan desa, untuk harapan selanjutnya mungkin kami mengharapkan program ini berkelanjutan.
Sebab banyak masyarakat khususnya di Desa Karyamukti, umumnya di Kabupaten Garut, banyak keluarga yang mungkin juga belum mempunyai rumah ataupun walaupun mempunyai rumah tetapi tidak layak huni.
"Mungkin harapannya (program ini) berkelanjutan dari pihak pemerintah terkait, baik dinas provinsi ataupun dinas Kabupaten Garut,” kata Apipudin. (MC Garut/toeb)
