:
Oleh MC KAB LABUHANBATU, Selasa, 9 Maret 2021 | 15:29 WIB - Redaktur: Juli - 490
Labuhanbatu, InfoPublik - Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan aksi 1 analisis situasi program penurunan stunting bersama OPD terkait, di Ballroom Platinum Hotel, Selasa (9/3/2021).
Rakor dipimpin PLH Bupati Labuhanbatu Muhammad Yusuf Siagian, yang berkeinginan agar penanganan Stunting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan anak, khususnya di Labuhanbatu dari risiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal.
Menurut Plh. Bupati, Stunting adalah salah satu permasalahan yang dihadapi dalam sektor kesehatan yaitu belum optimalnya gizi masyarakat yang ditandai tingginya angka stunting pada balita.
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 bahwa balita dengan status gizi pendek dan sangat pendek sebesar 29%, sementara target RPJMN sebesar 28%. Berdasarkan data profil tahun 2019 terdapat 528 balita stunting yang tersebar pada 15 wilayah Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu.
Dia menjelaskan, upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
Berdasarkan keputusan Menteri perencanaan pembangunan nasional atau kepala Bappenas nomor. KEP.42./M.PPN/HK/04/2020 tanggal 9 April 2020 perihal penetapan perluasan kabupaten kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi yang telah ditetapkan pada tahun 2018-2020 sebanyak 360 kabupaten kota yang salah satunya adalah Kabupaten Labuhanbatu.
Muhammad Yusuf Siagian menyampaikan, dalam persiapan daerah lokus, penting ada 8 aksi yang harus dijalankan, salah satunya adalah analisa situasi masalah dan penetapan Desa lokus stunting.
Hasil penilaian aksi 1 adalah penetapan Desa lokus stunting yang sudah dilakukan berdasarkan pengumpulan data dari beberapa OPD dan analisa situasi masalah.
Plh. Bupati Labuhanbatu berpesan, kepada OPD terkait agar memahami peran sertanya dalam pencegahan dan penanganan stunting sebagai upaya untuk mempercepat penanganan kasus stunting.
"Hari ini masyarakat Labuhanbatu tentunya sangat berharap terhadap kita sebagai tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka," ujar dia.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu H. Kamal Ilham, melalui Kabid Kesmas Friska Simanjuntak menjelaskan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang diakibatkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga anak menjadi lebih pendek dari anak normal seusianya, dan memiliki keterlambatan dalam berpikir.
Pemantauan status gizi 2017 menunjukkan prevalensi balita stunting di Indonesia masih tinggi, yakni 29,6% di atas batasan yang ditetapkan oleh WHO sebesar 20%, yang mengantarkan Indonesia pada urutan ke 4 dengan angka stunting tertinggi di dunia sebanyak 9 juta balita mengalami stunting.
Dampak stunting umumnya disebabkan kurangnya asupan nutrisi pada 1.000 HPK, yang dimulai dari sejak janin hingga berusia dua tahun, dan mulai terlihat ketika anak berusia dua tahun. Awal kehamilan sampai anak berusia dua tahun merupakan periode kritis terjadinya pertumbuhan, termasuk perawakan pendek.
Friska menyampaikan, pemantauan pertumbuhan balita merupakan bagian dari standart pelayanan minimal yang harus dilakukan di daerah.
Status gizi masyarakat pada umumnya, kata dia, menjadi kebutuhan data di daerah untuk mengetahui seberapa besar masalah gizi yang ada di wilayahnya.
Hal itu lanjut dia, sebagai dasar perencanaan kegiatan dan evaluasi kinerja serta intervensi apa yang akan dilakukan para pemangku kepentingan, yang bertujuan menghasilkan data dalam penetapan desa lokus stunting tahun 2022 di Labuhanbatu.
Selanjutnya, para peserta rakor mengikuti pemaparan yang disampaikan narasumber Bina Bangun Daerah Regional I Provinsi Sumatra Utara Rizal Efendi, dan Fahri Roji, Tenaga Ahli Dirjen Bangda Aksi Konvergensi Sunting.
Disampaikan terkait empat output aksi I analisis situasi diantaranya penentuan lokasi-lokasi yang memerlukan prioritas penanganan, penentuan jenis intervensi yang memerlukan prioritas penanganan, identifikasi kendala dalam manajemen layanan untuk menyasar rumah tangga 1.000 HPK, dan rekomendasi yang dihasilkan.
Rakor hari ini diikuti 19 orang perwakilan OPD, 11 peserta Dinas Kesehatan, 15 orang kepala Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu.
