Ridwan Kamil Usul Kemenkes Persingkat Mekanisme Pelaporan

Bandung, InfoPublik - Gubernur Jawa Jabar Ridwan Kamil usul Kementerian Kesehatan mempersingkat mekanisme pelaporan kasus COVID-19. Angka harian dirilis  dengan tidak mengonfirmasi ulang ke pemerintah daerah. 

Dengan begitu data yang disajikan secara nasional di laman Kementerian Kesehatan atau Satgas COVID-19 benar-benar mencerminkan waktu sebenarnya dan tidak bercampur dengan data lama. 

Menurut Gubernur, selama ini prosedur pengiriman data dengan konfirmasi ulang ke daerah inilah yang menyebabkan proses pengiriman data harian berlangsung lama. Data terkini kerap tercampur data lama. 

Hal itu disampaikan saat rapat virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Kapolri, Panglima TNI dan sejumlah Gubernur beserta Forkopimda. 

"Saran saya kalau daerah melaporkan ke Kemenkes langsung saja dilaporkan ke publik tanpa harus dikonfirmasi ulang lagi. Jadi saya mohon prosedur pelaporannya agar dipersingkat," ujarnya dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Minggu (31/1/2021) malam.  

Ridwan Kamil mencontohkan, pada 27 Januari Kemenkes mengumumkan kasus harian Jabar sebanyak 3.198. Sementara Labkesda Jabar mencatat kasus ada 1.200. Selisih yang terpublikasi di Kemenkes merupakan data lama sekitar 1.900 kasus. 

"Selama ini kan lab daerah itu lapor ke pusat lalu oleh pusat dikonfirmasi lagi ke kota/kabupaten. Nah, proses konfirmasi ulang inilah yang membuat keterlambatan karena daerah merespons baliknya lama lagi," ungkapnya. 

Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- membeberkan hingga kini masih ada dua puluh ribu kasus Jabar yang belum terlaporkan karena harus menunggu antrean. "Saya mau buka-bukaan saja masih ada antrean data di lab kami dua puluh ribu kasus yang belum terlaporkan," ungkapnya lagi. 

Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Marion Siagian menyebutkan ada empat faktor penyebab pelaporan kasus baru positif terhambat. 

Pertama, waktu pelaporan data ke pemerintah pusat dibatasi yakni sampai pukul 14.00 WIB, sementara ada empat puluh sembilan variabel untuk setiap pasien yang mesti diinput. Situasi tersebut menjadi salah satu kendala bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah dalam melakukan pelaporan. 

Kedua, data spesimen telah diinput, tapi data hasil pemeriksaan belum diinput oleh laboratorium jejaring pengetesan. Ketiga, puskesmas, rumah sakit, dinas fesehatan, dan laboratorium, harus menginput data ke dalam berbagai aplikasi sehingga membingungkan. 

"Semangat satu data juga perlu dimiliki oleh kabupaten/kota, di mana rilis data baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota mengacu pada data yang sama, dengan referensi waktu yang sama," tutur Marion. 

Keempat, masih ada laboratorium jejaring yang tidak melaporkan hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi New All Record. 

Gubernur Jawa Barat sendiri telah berkirim surat langsung ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tertanggal 15 Januari 2021. 

Ada empat poin yang menjadi permintaan. Pertama, percepatan proses integrasi antara sistem All Record dengan Pikobar sebagai pusat pelaporan data hasil lab dan kasus Covid-19 di Provinsi  Jawa Barat.

Kedua, proses integrasi sistem All Record dengan Pikobar akan berjalan paralel dengan pengumpulan data yang belum diinput dari lab jejaring Jawa Barat, namun hal ini tidak menjadi prasyarat integrasi. 

Ketiga, pengumuman data jumlah konfirmasi positif harian oleh Juru Bicara Covid-19 Nasional agar disertai penjelasan jumlah kasus lama dan kasus baru. Keempat, data sasaran vaksinasi di fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota dapat diakses dan dipantau oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota. 

Pada kesempatan yang sama, gubernur melaporkan bahwa Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian kamar perawatan pasien COVID-19 di Jabar kini sudah turun ke angka tujuh puluh persen. 

Padahal dua minggu sebelumnya sempat menyentuh angka delapan puluh persen lebih. Pemda Provinsi Jabar terus memperbanyak ruang perawatan atau isolasi agar BOR lebih menurun lagi. 

"Karena kami mengikuti arahan Pak Menkes semua rumah sakit saya wajibkan tiga puluh persen untuk penanganan Covid-19, sebelumnya sampai ada yang hanya sepuluh persen. Selain itu juga ditambah ruang isolasi dari TNI AD," sebutnya. 

Adapun dalam satu minggu ini di masa PPKM, Polda Jabar bersama Kodam III/Siliwangi dan Satpol PP telah memberikan teguran kepada 9,7 juta warga yang tidak disiplin protokol kesehatan. Angka ini meningkat tajam dibanding sebelum PPKM yakni 1,4 juta warga. 

"Sebelum PPKM catatan yang ditegur karena tidak disiplin menerapkan prokes hanya 1,4 juta orang tapi setelah PPKM meningkat 9,7 juta warga Jabar yang ditegur selama satu minggu ini karena melanggar aturan PPKM," beber Kang Emil. 

Selain itu, pada 3 Januari lalu warga Jabar memakai masker yang dipantau oleh aplikasi pencatatan prokes yaitu sebanyak 41 persen dan 31 persen dalam menjaga jarak. Angka ini membaik di pada 25 Januari, di mana pemakaian masker meningkat menjadi 83 persen dan menjaga jarak 80 persen. 

"Jadi kami terus perbaiki yang kurang dan pertahankan yang sudah baik," ucap Kang Emil. 

Gubernur setuju rencana pemerintah pusat yang akan menunda libur Imlek pada 12 Februari mendatang karena berpotensi terjadi lonjakan kasus. 

"Kami setuju libur Imlek ditunda dulu karena libur panjang selalu mengundang pergerakan massa yang berakibat pada penularan. Jadi jangan mengulang kejadian sebelumnya," katanya. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan meminta semua pihak mengantisipasi kemunculan virus corona varian baru di Indonesia. Menurutnya, virus corona sangat mudah bermutasi karena merupakan sifat alamiah yang terjadi pada makhluk hidup termasuk virus tersebut. 

"Covid-19 merupakan virus yang sangat mudah bermutasi maka kita harus hindari jangan sampai terjadi mutasi seperti di Inggris, Afrika Selatan dan Brasil yang menyebabkan lonjakan kasus," ujarnya. 

Apabila virus corona ini bermutasi masuk ke Indonesia, maka kemungkinan besar efektifitas vaksin yang saat ini sudah mulai diberikan akan berkurang. "Ini akan menjadi vaksin tidak efektif," ucap Luhut. 

Untuk lebih meningkatkan kedisiplinan, Luhut meminta Kementerian Agama agar khotbah oleh pemuka agama di semua tempat ibadah memasukkan imbauan unsur kesehatan Covid-19. 

"Saya mohon kepada Menag ceramah di masjid, gereja, wihara, pura, agar selalu menyelipkan terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan," kata Luhut. 

Ia juga menekankan dalam PPKM yang saat ini masih berlaku di pulau Jawa-Bali aturan tujuh puluh lima persen Work From Home, harus dapat dijalankan oleh semua instansi maupun perusahaan. Tak hanya itu kapasitas pengunjung restoran juga harus dua puluh lima persen. 

"Maka kepolisian dan Satpol PP harus terus melakukan patroli penegakan disiplin dengan tetap sopan tapi tegas, tapi kalau melawan ditindak saja secara hukum," tegasnya. 

Belajar dari kejadian sebelumnya di mana setiap libur panjang selalu terjadi lonjakan infeksi Covid-19, maka untuk libur Imlek pada 12 Februari mendatang akan dipertimbangkan untuk ditunda oleh pemerintah pusat. 

"Kalau masih tidak terkendali, libur Imlek 12 Februari akan dipertimbangkan untuk ditunda," ujar Luhut.