BKSAP DPR RI Lakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Garut

Garut, InfoPublik - Dalam rangka sosialisasi, Badan Kerja Sama Anta Parlemen (BKSAP) dari DPR RI yang diketuai oleh Fadli Zon melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut, bertempat di Ruang Pamengkang, Kamis (21/1/2021).

Dalam kunjungan ini, Fadli Zon didampingi oleh Himmatul Aliyah, Fadlullah dan Wulan Sari atau Mulan Jameela selaku anggota BKSAP DPR RI.

Rombongm disambut dengan baik oleh Bupati Garut Rudy Gunawan. Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon mengatakan kunjungan kali ini bertujuan untuk menjelaskan tugas diplomasi parlemen.

“Kami dalam rangka kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, kami datang bersama anggota BKSAP ibu Himmatul Aliyah, ibu Mulan Jameela dan pak Fadrulloh untuk menjelaskan apa tugas-tugas diplomasi parlemen dan tentu ini bagian dari yang menyatu dengan tugas DPR,” ucapnya.

Ia menuturkan, selain tugas legislasi, budgeting, dan pengawasan, ada pula tugas diplomasi parlemen dengan negara-negara lain.

“Selain tugas legislasi membuat undang-undang, tugas budgeting membuat anggaran bersama pemerintah anggaran APBN, dan juga tugas pengawasan dan ini ada tugas juga namanya diplomasi parlemen atau parlementaire diplomatie dengan negara-negara yang menjadi sahabat kita,” tuturnya.

Ia menambahkan pada kunjungan ini juga membahas potensi Garut dan kerja sama antara beberapa perguruan tinggi di Garut dengan perguruan lain di luar negeri.

“Jadi ini secara umum ya, jadi kita membahas secara umum tugas-tugas itu, termasuk bagaimana potensi Garut ke depan dan mungkin kerja sama tadi ada beberapa perguruan tinggi yang mungkin bisa kita fasilitasi dan kita jembatani dengan perguruan-perguruan lain di luar negeri,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, BKSAP ini penting diketahui oleh daerah terutama  Garut yang mempunyai sister city di negara-negara lain.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen ini penting diketahui oleh daerah karena daerah seperti Garut ini kan punya sister city di Jepang, di Korea, dan di Australia.

"Dan tentu ini juga bisa diperjuangkan oleh anggota parlemen kita sebagai diplomat yang diotomatis semua anggota DPR sebagai diplomat yang bisa memperjuangkan ini melalui departemennya,” ucap Rudy Gunawan.

Rudy menambahkan, kedatangan dari BKSAP ini memberikan motivasi terkait kerja sama di era 4.0 yang sudah tidak bisa dihindarkan.

Kedatangan Pak Fadli Zon, Ibu Mulan ini juga memberikan motivasi bagi kami semua bahwa kerja sama di era 4.0 ini sudah tidak bisa dihindarkan, dunia ini menjadi bagian yang harus diketahui oleh masyarakat terutama untuk di daerah-daerah.

"Termasuk tadi mahasiswa juga mengatakan bisa nggak kita mengadakan G to G (Government to Government) dalam segi kerja sama dunia pendidikan,” tambahnya.

Wulan Sari yang dikenal dengan nama Mulan Jameela mengatakan, aspirasi yang dikemukakan oleh masyarakat Garut paling banyak terkait pendidikan.

“Untuk tempatnya kita bisa menampung aspirasi dari masyarakat dan juga menyosialisasikan apa-apa saja yang menjadi tugas BKSAP. Tadi kita lihat aspirasinya dari segi pendidikan, jadi aspirasinya lebih banyak ke pendidikan,” ucap Mulan.

Pada kesempatan ini juga, Himmatul Aliyah dari Komisi X DPR RI menjelaskan hal terkait PKH dan honorer di tahun 2021 yang sempat tertunda karena adanya pandemi Covid-19.

“Nah mengenai P3K ini memang untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan PKH 2 dan juga guru honorer di tahun 2021 ini diharapkan bisa terselesaikan. Karena memang seharusnya tahun kemarin, sudah harus selesai di tahun 2020 tetapi di tahun 2021,” ucapnya.

Himmatul Aliyah mengatakan, pihaknya telah mendesak pemerintah untuk segera membuka kembali jalur P3K untuk menyelesaikan permasalahan honorer yang berlarut-larut.

Kami dari Komisi X mendesak agar pemerintah segera membuka kembali jalur ini karena ada yang pensiun kan ada yang harus diisi apalagi kita kekurangan guru sangat banyak.

"Dan jalur P3K ini tidak bisa disamaratakan dengan jalur CPNS karena P3K ini kemarin hanya untuk menyelesaikan permasalahan honorer yang berlarut-larut sehingga diambil jalan keluarnya adalah dengan dilakukanlah penerimaan P3K ini,” katanya. (MC Jabar/toeb)