:
Oleh MC KOTA SUBULUSSALAM, Rabu, 12 Agustus 2020 | 06:17 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 443
Subulussalam, InfoPublik - Sekda Kota Subulussalam, Taufit Hidayat meminta, data yang disediakan setiap instansi perlu diselaraskan standar data.Penyelarasan data ini diperlukan untuk membangun satu data tingkat Kota Subulussalam
"Data yang akurat dan benar, maka dipastikan pembangunan Kota Subulusalam akan tercapai dan tentunya bisa diukur dan dinilai,"ujarnya di Aula Bappeda Kota Subulussalam, selasa (11/8/2020).
Taufit menagaskan, pihaknya butuh data, maka kalau data yang kita miliki tidak tersedia bahkan meskipun ada, namun tidak sesuai standar, maka tujuan pembangunan tidak akan terwujud,
Ia berharap, melalui kegiatan ini, semua peserta bisa mengikutinya dengan baik dan menguasainya, sehingga yang selama ini belum kita capai ke depan diharapkan bisa terwujud untuk pembangunan Kota Subulussalam berkelanjutan.
"Kebijakan satu data adalah kebijakan nasional dan juga kebijakan internasional," katanya. Dulu kita mengenal milenium development goals yang berakhir di tahun 2015 dan berganti dengan sustainable development goals yang tujuannya adalah untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kota Subulussalam, Zulkifli menekankan, kita perlu memahami kebijakan tentang satu data Indonesia.
Kebijakan satu data adalah kebijakan nasional dan juga kebijakan internasional. "Dulu, kita mengenal milenium development goals yang berakhir di tahun 2015 dan berganti dengan sustainable development goals yang tujuannya adalah untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Perubahan dari MDGs menjadi SDGs adalah untuk menyempurnakan arah pembangunan agar semua data bisa diakses setiap bangsa.SDGs adalah hasil kesepakatan semua negara, apabila kita ingin bergaul dengan semua bangsa, maka syaratnya adalah memiliki data yang bisa diakses oleh semua bangsa.
Sebagai contoh ada bencana di suatu negara, maka apa yang dibutuhkan, negara donor bisa melihat dan mengakses data tersebut untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan.
"Untuk menindaklanjuti SDGs Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, semua institusi dari tingkat pusat hingga daerah harus menyukseskan program satu data Indonesia,"lanjutnya.
Kota Subulussalam telah memulai dengan beberapa sistem seperti SIPD, SPKB, SIBARU yang terkoneksi dengan sistem Satu Data Indonesia, Ke depan, kita akan membangun Satu Data Tingkat Kota Subulussalam.
Diakuinya, kondisi saat ini, data ada di mana-mana, namun di mana-mana tidak ada data, pengertiannya data ada,tetapi saat dibutuhkan tiada. Kalau kita serius untuk membangun Kota Subulussalam, maka data ini harus dikuasai.
Tim dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Aceh yang diketuai Kepala Bidang Perencanaan, Iqbal memaparkan dan melakukan pendampingan satu data infrastruktur Bidang Cipta karya kepada instansi terkait.
Turut hadir Kepala BPS Kota Subulussalam, Abdi Gunawan, Kepala Dinas Kesehatan Munawarah, dan Kepala PUPR,Alhadin.