Pemprov NTB Akan Bangun Konsep Industrialisasi di Tingkat Desa

Mataram, infopublik - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan membangun konsep industrialisasi di tingkat desa. Industriliasasi ini diharapkan dapat mempu menguatkan kemandirian ekonomi daerah dalam sistem ekonomi masyarakat yang sehat.

Menurut Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, bahwa BUMDes di masing-masing desa dapat menjadi infrastruktur ekonomi daerah yang bisa mewujudkan industrialisasi pada tingkat desa. Saat ini dalam konsep Program Trade and Distribution Center (TDC) yang diinisiasi oleh PT.GNE, mengarahkan agar BUMDes dibentuk untuk menjadi sebuah pasar besar yang dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat desa.

"BUMDes dimasing-masing desa bisa jadikan sebagai tempat distribusi kebutuhan masyarakat. Dengan cacatan, tentu harganya harus lebih murah dengan kualitas yang baik pula, dalam mewujudkan industrialisasi lokal di desa," kata Doktor Zul sapaan akrab Gubernur pada pertemuan dengan PT. Gerbang NTB Emas (GNE) yang didampingi Kepala DPMPD Dukcapil NTB, Dr. H. Ashari. S.H., M.H., di Kantor GNE, Senin (15/6/2020).

Doktor Zul mengungkapkan, BUMDes akan mendorong keterlibatan masyarakat desa seluas-luasnya untuk menyediakan berbagai kebutuhan terhadap produk-produk lokal masyarakat. Harapannya akan lahir banyak inovasi dan aktivitas ekonomi dalam bentuk produk-produk UKM/IKM yang pada akhirnya bisa mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Disamping itu, bahwa pemberdayaan UKM yang dilakukan Pemprov NTB selama ini salah satunya merupakan bentuk dorongan untuk mengembangkan industrialisasi di tingkat desa."Industrialisasi ditingkat desa juga kita dorong agar dapat memenuhi kebutuhan desanya sendiri. Jadi tidak jauh-jauh mendatangkan barang-barang kebutuhan masyarakatnya sendiri. Ini tidak gampang. Tapi jika ini berhasil, maka akan menjadi kontribusi besar buat Indonesia," harapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. GNE, Syamsul Hadi, mengatakan, PT. GNE membangun TDC Desa sebagai sales and distribution point yang melayani kebutuhan warga dan UMKM desa serta menjadi pintu utama penjualan dan distribusi produk lokal desa.

Oleh karena itu, pendataan kebutuhan dilakukan dengan membentuk kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri dari 10 keluarga. Apa yang dibutuhkan dicatat oleh pokmas kemudian dilaporkan ke surpervisior, yang mana supervisor ini adalah masyarakat yang ditunjuk oleh TDC. Masing-masing desa akan didampingi oleh 40 orang supervisor yang rencananya beranggotakan perempuan semua.

Ditambahkan Hadi, bahwa sebelumnya telah berdiskusi dengan UMKM-UMKM di NTB yang sebelumnya dilibatkan pada program JPS Gemilang untuk dapat bekerjasama dengan PT.GNE.

“TDC dibangun sebagai tugas dari Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun infrastruktur ekonomi daerah yang mandiri dan dimiliki oleh masing-masing daerah, mulai dari desa, kabupaten, dan provinsi,”pungkasnya (san@diskominfotik)