Pemkab Bulungan Raih Opini WTP

Bulungan, InfoPublik - Untuk pertama kalinya, Pemkab Bulungan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan Keuangan Pemda (LKPD) Tahun Anggaran 2019.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltara Agus Priyono dalam acara Penyerahan LHP LKPD Pemda 2019 untuk Pemkab Bulungan dan Malinau yang dilaksanakan secara daring atau virtual, Selasa (9/6/2020).

Bertempat di ruang serbaguna Lantai II Kantor Bupati Bulungan, Bupati Sudjati menerima langsung penyerahan tersebut bersama dengan Ketua DPRD Bulungan Kilat Bilung, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Turut hadir pula Wabup Ingkong Ala dan Sekkab Syafril serta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Agus Priyono mengatakan sesuai dengan perundang-undangan telah diatur bahwa Pemda wajib menyampaikan laporan keuangan kepada BPK yang kemudian diaudit BPK.

BPK Juga diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan audit sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Bulungan menyampaikan pada kesempatan pertama pada tanggal 11 Maret 2020 lalu,” jelasnya.

Karena situasi pandemi Covid-19, semestinya penyerahan hasil LHP LKPD telah lama dilakukan namun baru bisa dilaksanakan hari ini secara resmi meski melalui daring.

Pemda kata dia telah menyampaikan sebanyak 7 laporan, mulai dari neraca dan beberapa lainnya. “Berdasarkan hasil pemeriksaan, untuk persentase penyelesaian  tindak lanjut sampai dengan semestar 2 2019 itu mencapai 85,71%,” sebutnya.

Atas hal itu kata Agus pihaksanya sangat mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan dan hal tersebut tentu harapan dari pimpinan, sebab pihaknya juga diminta untuk mendorong tindak lanjut tersebut bisa mencapai 85%.

“Diharapkan ini tidak hanya sampai disitu saja, sebab hakikatnya tindak lanjut itu adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, sebab berdasarkan peraturan perundang-undangan rekomendasi itu wajib ditindaklanjuti oleh pejabat yang diperiksa,” jelasnya.

Kemudian ia melanjutkan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan pihaknya dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemkab Bulungan telah sesuai dengan standar akutansi pemerintah.

Kemudian Pemkab juga telah mengungkapkan secara memadai informasi keuangan dalam peraturan keuangan.

“Kemudian juga tidak ditemukan adanya ketidakpatuhan yang berpengaruh secara langsung maupun material,” terangnya.

Oleh karena itu, BPK memberikan opini WTP kepada Pemkab Bulungan. Untuk itu dirinya juga menyampaikan selamat kepada Pemkab khususnya kepada bupati yang dimana opini tersebut tentunya telah lama dinantikan.

“Apresiasi kami berikan kepada Pemkab Bulungan juga kepada pihak legislatif yang terus mendorong,” sebutnya.

Sementara itu Ketua DPRD Bulungan Kilat menyampaikan bahwa memang beberapa tahun ini Bulungan hanya mampu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun untuk tahun 2019, kami juga berterima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kaltara sehingganya Bulungan bisa meraih WTP.

“Apresiasi juga kami sampaikan kepada Pemkab Bulungan atas kerja kerasnya, dari lembaga agar ini bisa terus dipertahankan,” jelasnya.

Hal tersebut tentunya kata dia merupakan suatu pencapaian yang perlu diapresiasi walaupun tentunya semua berharap kedepannya pengelolaan keuangan semakin baik, transparan dan akuntable untuk mencapai good and clean government sehingga Pemkab Bulungan bisa mendapatkan WTP.

“Yang merupakan opini terbaik yang mempresentasikan bahwa pemda telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya di segala bidang dengan baik,” sebutnya.

Kemudian ia katakan sebagai tindak lanjut dari LHP tersebut pihaknya akan mempelajari dan mencermati secara seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dan sebagai esensi dari fungsi dewan yaitu pengawasan dalam rangka memberikan sumbang pikiran dan masukan untuk meningkatkan kinerja pemkab.

Sementara itu Bupati Bulungan Sudjati menyampaikan atas nama pribadi dan seluruh aparatur di lingkungan Pemkab Bulungan mengucapkan terima kasih kepada tim auditor yang telah melaksanakan pemeriksaan di Pemkab Bulungan selama 40 hari.

“Terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltara, sehingga kami dapat meraih WTP, semoga ini dapat mejadi cambuk bagi kami untuk lebih keras lagi berkerja ditahun yang akan datang,” katanya.

Dan saya harapkan pula semua opd dapat melaksanakn pengelolaan keuangan sesuai dengan standarisasi akuntasi, taat dan patuh pada peraturan tentang pengelolaan keuangan.

Semoga tahun yang akan datang kami dapat berkerja lebih baik lagi, utamanya masalah aset semoga di tahun ini ada perubahan, WTP ini tentu hadiah bagi kami.

"Semoga penerus kami yang selanjutnya bisa meningkatkan dan bisa melaksanakan lebih baik lagi apa yang telah dilakukan saat ini khususnya pada pengelolaan keuangan,” katanya.(MC Bulungan/sny/toeb)