DPRK Gelar Paripurna Rekomendasi Atas LKPJ Walikota TA 2019

Subulussalam, InfoPublik - Mengawali acara paripurna Ketua DPRK Subulussalam Ade Fadly Pranata, S. Ked meminta kepada Zikriatul Mahmuda membacakan Ayat Suci Al quran dengan saritilawahnya Risdawati, A. Ma.Pd,  dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh semua yang hadir.

Bertempat di Aula Sidang DPRK, Senin (8/6/2020) DPRK kembali menggelar paripurna pembacaan rekomendasi DPRK atas  LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2019.

Dolly Cibro mewakili anggota DPRK membacakan rekomendasi DPRK dihadapan pimpinan DPRK, Wali kota, Wakil Wali kota, Forkopimda yang hadir, Sekda, Sekwan dan yang lainnya mendengarkan melalui vidcon aplikasi zoom.

Dikatakannya, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam dalam melakukan pembahasan dan telaahan atas dokumen LKPJ Walikota ini dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan DPRK Subulussalam Nomor: 188.4/16/2020.

Yaitu tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Dalam Rangka Pengawasan Realisasi Fisik Dan Keuangan Pada Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali kota Subulussalam Tahun 2019, sebutnya.

Pembahasan, penelahaan dan pelaksanaan kegiatan Pansus dilakukan terhitung mulai tanggal 08 sampai dengan 14 Mei 2020.

Berdasarkan hasil pembahasan melalui Tim Pansus DPRK Subulussalam, dihasilkan beberapa poin penting sebagai rekomendasi kepada Walikota Subulussalam yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing SKPK antara lain sebagai berikut:

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pertama, berdasarkan kondisi saat ini bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan pejabat tinggi pratama dinas lainnya masih berstatus Plt untuk itu direkomendasikan kepada Saudara Wali kota untuk melakukan asesment/lelang jabatan agar Kepala Dinas tersebut pejabat defenitif.

Kedua, untuk penempatan dan pengangkatan Kepala Sekolah dalam wilayah Pemerintah Kota Subulussalam agar lebih memprioritaskan yang sudah lulus pendidikan CAKEP.

Ketiga, untuk formasi penerimaan CPNS tahun 2019 yang lalu, formasi untuk tenaga pendidikan tidak ada formasi disebabkan belum terselesaikannya penyusunan ANJAB pada Dinas Pendidikan.

Direkomendasikan kepada Walikota agar segera memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menyusun ANJAB pada dinas tersebut untuk sebagai syarat pembukaan formasi penerimaan CPNS ke depan.

Pada Inspektorat, Dewan meminta agar dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terkait pengelolaan dana desa agar turut serta melibatkan dan/atau mengkoordinasikan dengan DPRK karena hal ini sejalan fungsi pengawasan yang melekat pada DPRK Subulussalam.

Hal ini dilatarbelakangi bahwa DPRK seringkali menemukan dan menerima laporan dari warga masyarakat terkait adanya indikasi penyalahgunaan dana desa.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, DPRK mengingatkan evaluasi bagi SKPK yang berkaitan pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena selama ini dirasakan kurang maksimal dalam pengelolaannya, sehingga kedepan PAD Kota Subulussalam dapat meningkat secara signifikan.

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pertama, DPRK mengharapkan kepada Walikota untuk dapat melanjukan peningkatan pembangunan  jembatan DAH seperti dalam hal peningkatan pengaspalan jalan dan jembatan.

Kedua, agar dapat membangun box cover atau saluran drainase desa Muara Batu-batu ditahun 2021. Manfaat saluran pembangunan Drainase tersebut adalah untuk mengurangi jumlah genangan air di halaman Rumah penduduk.

Ketiga, masyarakat Kecamatan Penanggalan dan Simpang Kiri masih kekurangan air bersih, agar menuntaskan permasalahan air bersih PAM Jontor karena sering sekali mati hingga menyusahkan masyarakat.

Keempat, beberapa waktu yang lalu DPRK Subulussalam sudah menjalin kerjasama dan mengadakan rapat dengan DPRK Kabupaten Aceh Tenggara terkait tindak lanjut pembangunan jalan di Muara Situlen.

Kami rekomendasikan kepada Walikota agar ke depan pembangunan jalan Muara Situlen dapat menjadi perhatian utama.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dewan meminta agar belanja pengadaan CCTV untuk mengawasi dan mengantisipasi angka kriminalitas di Kota Subulussalam, sebutnya.

Selanjutnya Dolly melanjutkan pembacaan SKPK lainnya seperti Disdukcapil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong, BPBD, Satpol PP dan WH, Dinas Pertanahan, Seluruh Kecamatan, Disperindagkop dan UKM, RSUD, Dinas Sosial dan terakhir Baitul Mal.

Diakhir pembacaannya Dolly menyampaikan bahwa pada saat DPRK membentuk Pansus LKPJ, data realisasi keuangan yang disampaikan oleh beberapa SKPK tidak sesuai dengan data Dokumen LKPJ dari saudara Wali kota.

Untuk itu menjadi perhatian bagi kita bersama agar ke depan hal ini tidak terulang kembali. Dan, bagi Tenaga Honorer yang sudah mengabdi hingga 12 tahun agar dapat diaktifkan kembali. katanya.

Terhadap rekomendasi DPRK, Wali kota Subulussalam H. Affan Alfian menanggapinya antara lain untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan.

Pertama, saat ini sedang dilakukan proses untuk tahapan seleksi JPT termasuk diantaranya jabatan Kepala Dinas Pendidikan telah memasuki tahapan atau proses penyusunan dokumen kompetensi jabatan.

Kedua, untuk penempatan dan pengangkatan Kepala Sekolah akan dilakukan verifikasi bagi guru yang telah memiliki cakep, ketiga, terkait Anjab CPNS guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Subulussalam 2019 pada prinsipnya sudah selesai dan sudah dientri ke dalam sistem e-formasi CPNS 2020.

Terkait evaluasi dan pengawasan Inspektorat terhadap dana desa perlu kami sampaikan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 sudah kami lakukan pengawasan, dan beberapa hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti, beberapa desa yang belum selesai tindak lanjut akan kami koordinasikan dengan DPRK tentang penyelesaian tindak lanjut tersebut.

Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, diakuinya PAD tahun 2019 belum maksimal dalam pengolahannya, dan akan terus ditingkatkan pada tahun 2020 dengan memperbarui sistem penagihan.

Diantaranya pajak walet yang tahun 2019 belum terkutip dan pada tahun 2020 ini telah terdata sebanyak 300 gedung wallet.

Pajak restoran telah terdata sebanyak 85 restoran, pajak hotel sudah dilakukan penagihan sistem 10%, pajak reklame tahun ini diupayakan 100%.

Pajak bumi dan bangunan akan ditingkatkan penagihannya oleh kepala kampong dan akan segera ditagih secara menyeluruh. harapan kami kepada instansi terkait untuk berkomitmen meningkatkan PAD Kota Subulussalam secara terus menerus.   

Dinas PUPR, disampaikannya bahwa  jembatan Dah yang telah selesai pembangunannya namun masih belum sempurna yaitu pengaspalan yang seyogianya di aspal pada tahun 2020 yaitu melalui dana alokasi khusus (DAK).

Namun karena dana DAK bidang jalan telah ditarik oleh pemerintah pusat untuk penanganan pandemik covid-19 dan akan diluncurkan kembali nanti pada tahun 2021, sedangkan untuk penanganan oprit jembatan Dah kita sudah anggarkan melalui dana DOKA tahun 2021.

Untuk pembangunan box karper untuk saluran drainase Muara Batu-Batu  yang mengakibatkan genangan air di halaman rumah penduduk.

Dalam hal ini, kami akan menekankan kepada pihak Balai Jalan Nasional Wilayah 1 Banda Aceh untuk melaksanakan pembangunan box karper tersebut hingga tuntas.

Sementara masalah air bersih untuk masyarakat Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Simpang Kiri, yang mengalami pengurangan debit air bersih.

Hal ini kami sadari karena antara lain berkurangnya debit air sungai pada sumber PAM Jontor dikarenakan daerah aliran sungai (DAS) yang mengalami penyusutan akibat perambahan di hulu sungai tersebut.

Pada musim hujan yang diiringi dengan petir dan kilat, pompa pengambilan air terpaksa dimatikan, karena beberapa kali pompa tersebut disambar petir yang mengalami kerusakan.

Pemko berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat pengguna air bersih untuk menggunakan air seperlunya tanpa harus meluber dan mubajir.

Untuk mengatasi kekurangan sumber air bersih baik di Kecamatan Penanggalan maupun Kecamatan Simpang Kiri yang bersumber dari PAM  Jontor nantinya akan kita padukan dengan PAM Batu Napal.

Disebutkannya pada tahun 2020 ini akan dibangun fasilitas pendukung atau bak penampung yang berkapasitas 80 liter per detik yang melebihi dari kapasitas PAM Jontor yaitu 20 liter per detik, yang pembangunannya dilaksanakan oleh Balai Sungai Wilayah Aceh Kementerian PUPR.

Sedangkan pipa induk dan pipa distribusinya nanti akan dibangun oleh Balai Cipta Karya Kementerian PUPR pada tahun 2021.

Dengan dukungan kita bersama diharapkan pembangunan fasilitas pendukung Batu Napal tahun 2020 serta pembangunan pipa induk dan pipa distribusi tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar.

Agar pasokan air bersih untuk seluruh Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Simpang Kiri dapat terpenuhi semuanya, pinta Wali kota.

Untuk kerjasama dengan Aceh Tenggara mengenai jalan tembus dari Jambi Baru ke Muara Situlen tim mengalami beberapa kendala tentang lahan di wilayah hutan lindung dan kami sudah berkonsultasi dengan Dinas PUPR Provinsi untuk mewadahi beberapa kendala yang dialami tim agar dapat dilaksanakan di tahun 2022.

Dan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika dikatakannya mengenai pengadaan CCTV  di tahun anggaran tersebut, terpangkas atau dihapus dikarenakan secara teknis belum dapat dilaksanakan, sehingga anggaran dimaksud tidak lagi diplotkan di dinas di maksud.

Untuk mendukung pelaksanaan dan pemasangan CCTV tersebut, akan kembali kita prioritaskan di anggaran APBK tahun 2021, guna mengurangi kriminalitas serta tawuran bagi pelajar, dan akan bisa kita pasang di beberapa titik strategis di wilayah perkotaan, ujarnya.

Walikotapun membacakan tanggapan beberapa SKPK lainnya, dan ditutup dengan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRK dan anggota, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, seluruh pimpinan dari jajaran TNI, Polri, seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Subulussalam.

Seluruh pimpinan dan pengurus serta anggota organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan seluruh insan pers, seluruh tokoh masyarakat, alim ulama dan pemuda, seluruh Kepala Kampong, pihak swasta.

Para pengusaha dan investor, seluruh masyarakat Kota Subulussalam yang berada di kampung halaman maupun yang berada di perantauan, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kekhilafan yang mungkin terjadi selama ini.  semoga semua kerjasama yang telah terjalin  dengan penuh ketulusan dan keikhlasan akan mendapat pahala dari Allah SWT.

Turut hadir Wakil Walikota Subulussalam Drs. Salmaza, MAP, Forkopimda yang hadir, Sekda Ir. Taufit Hidayat, MM, dan Sekwan Abdurrahmasyah, SE. MM dan yang lainnya mengikutinya melalui vidcon. (MC Kota Subulussalam/toeb)