:
Oleh MC PROV NUSA TENGGARA BARAT, Sabtu, 1 Februari 2020 | 12:17 WIB - Redaktur: Elvira - 492
Mataram, InfoPublik - Sebagai wali data dalam program "NTB Satu Data", Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki tugas yang menantang, yaitu memvalidasi data sektoral dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB.
Data Sektoral yang dihasilkan oleh OPD merupakan basis data untuk dapat menentukan kebijakan. Data yang valid akan menghasilkan kebijakan yang tepat untuk masyarakat. Data yang tidak valid akan menyebabkan lemahnya perencanaan dan implementasi program pembangunan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, dalam Rapat Forum Data Statistik Sektoral yang bertajuk “Satu Data NTB Gemilang” yang diselenggarakan di Aula Kantor Dinas Kominfotik NTB, Kamis (30/1/2020).
Rapat yang diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah ini bertujuan agar OPD dapat menghasilkan data sektoral yang valid, tersinkronisasi dengan data dari kab/kota serta dengan data pemerintah pusat.
“Data merupakan kebutuhan dasar ketika kita mengeksekusi program. Jika kita ingin membuat program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, yang pertama harus diperbaiki adalah data statistic sectoral dari semua OPD," ujar Kepala Dinas Kominfotik itu.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa agar dapat merancang merancang program yang mumpuni dan merakyat, maka data di NTB SATU DATA, harus dapat digunakan oleh pimpinan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan mempercepat progress semua program unggulan yang ada di RPJMD.
“Intinya, data dan informasi adalah basis. Tidak ada gunanya banyak data jika tidak bisa digunakan”, ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Kabag Pemberitaan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB ini mengutip ucapan Presiden Joko Widodo terkait data. Dikatakannya bahwa kelemahan/kekalahan kita dengan negara lain adalah pada data. Untuk satu permasalahan seperti kemiskinan, terdapat banyak data yang disodorkan dari berbagai instansi dengan angka yang berbeda-beda sehingga sulit untuk memutuskan data mana yang akan digunakan.
“Persoalan data yang kita hadapi adalah masalah validasi, bagaimana kita bisa menyatakan suatu data itu akurat. Selain itu, timeline ketika mem-publish data juga harus tepat,” tegas katanya.
Dikatakannya, bahwa seringkali kuantitas data yang dimiliki tidak berkaitan dengan problem yang dihadapi.
“Bisa dikatakan sebagai data sampah. Untuk itu, kita diberikan direktif dari pimpinan bahwa data yang kita butuhkan adalah data terkini, yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS NTB Suntono mengungkapkan bahwa data menjadi suatu kekayaan baru yang dapat mempengaruhi berbagai aspek.
“Data yang baik dan berkualitas akan menjadikan perencanaan tepat sasaran yang artinya tidak memboroskan anggaran negara,” jelasnya.
BPS NTB telah menyiapkan sebuah sistem yang dapat diintegrasikan dengan NTB Satu Data. Sistem tersebut diberi nama RUDATS atau Rumah Data Statistik Sektoral.
“Rudats terinspirasi oleh publikasi kita yang seringkali tidak sesuai dengan data dari masing-masing level pemerintahan, misalnya data provinsi menganai data jumlah siswa atau pendidikannya, seringkali datanya berbeda dengan data NTB dalam angka. Kalau di BPS menggunakan one gates system, jadi pintu data itu cukup satu, sehingga tidak ada bidang lain yang mengeluarkan data,” jelasnya. (serly@Diskominfotik/Vira)
