:
Oleh MC KOTA BANJARMASIN, Jumat, 23 Agustus 2019 | 16:01 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 475
Banjarmasin, InfoPublik – Kota Banjarmasin ternyata kini semakin dikenal orang dari berbagai kota di Indonesia dan negara. Ada dua hal yang menjadikan kota berjuluk seribu sungai ini dinilai berbeda dengan daerah lain, pertama kepedulian pemerintahnya dengan para penyandang disabilitas, dan kepedulian para pemimpin kota ini terhadap lingkungan hingga menerapkan aturan pelarangan penggunaan kantong plastik.
Karena itu, saat kegiatan Civic Engagement 4.0 International Forum, Wali kota Banjarmasin H Ibnu Sina mendapat kehormatan menjadi salah satu pembicaranya. Simposium Walikota dan Bupati, yang diinisiasi oleh Chulalongkorn University-Institute of Asian Studies (Thailand), Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Indonesia, dan Yayasan Kota Kita (Indonesia), serta The Japan Foundation, Ford Foundation itu dilaksanakan di Hotel Sunan, Surakarta, Jateng, Kamis (22/8/2019).
Dalam kegiatan bertemakan Merancang Bersama Hidup Urban yang Berkelanjutan, Adil dan Cerdas melalui Keterlibatan Masyarakat itu, H Ibnu Sina mengulas tentang Inovasi Kota Inklusi, Banjarmasin Ramah Disabilitas dan Kaum Rentan dari sisi perbaikan infrastruktur, tatanan peraturan, dan kolaborasi multi pihak untuk inklusivitas. Menurut H Ibnu Sina, ada beberapa strategi yang ditempuh Pemko Banjarmasin agar selalu dapat memberikan pelayanan dan memberikan hak kepada para penyandang disabiltas, diantaranya dengan membuat Perda, kemudian membuat Forum SKPD Peduli Disabilitas. Dijelaskannya, selain hak mendapatkan pelayanan publik, hak untuk memberikan suara dalam Pileg dan Pilpres beberapa waktu lalu juga telah diberikan Pemko Banjarmasin kepada masyarakatnya yang menyandang disabilitas.
“Saat Pileg dan Pilpres tadi kita bisa memberikan hak tertinggi warga negara kepada para penyandang disabilitas. Awalnya jumlah penyandang disabilitas di Banjarmasin hanya tercatat hanya 900 orang, kemudian dibantu teman-teman dari Kota Kita, akhirnya data tersebut kita up date hingga menjadi 3.987 orang, dan dari jumlah tersebut mereka yang mendapatkan hak pilih kurang lebih 1500 orang,”tuturnya.
Pemko Banjarmasin, katanya lagi, memiliki filosofi harus melayani dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua warganya. Dalam 10 tahun ke depan, kota ini ditargetkan dapat memberikan pelayanan dan memberikan fasilitas publik yang sama kepada seluruh warganya, sesuai dengan roadmap pelayanan publik yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu.
Selain selalu mengikut sertakan para penyadang disabilitas dalam perencanaan pembangunan. Kepedulian kota berslogan Kayuh Baimbai kepada para penyadang difable, juga bisa dilihat dari ketersediaan 210 orang guru pendamping untuk anak berkebutuhan khusus yang berjumlah 764 orang, tersebar di 51 unit sekolah mulai TK, SD, SMP, dan Madrasyah. Untuk sarana dan prasarana, di Kota Banjarmasin juga ada trotoar, dan perkantoran ramah difabel, kemudian tersedia juga angkutan umum khusus bagi para penyandang disabilitas, kemudian bantuan usaha bagi para penyandang disabilitas dan program sedekah sampah untuk difabel.
“Setiap bulan ASN menyetorkan sampahnya, dan bila sudah terkumpul, sampah tersebut akan disetorkan ke bank sampah induk. Hasilnya sumbangkan untuk PKBM dan sahabat disabilitas,” katanya.
Hal lain yang terangkan H Ibnu Sina dalam kegiatan tersebut tentang, Perwali Nomor 18 tahun 2016 Larangan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Ritel dan Toko Modern serta destinasi wisata susur sungai dan pasar terapung.
“Di Indonesia belum ada the river city. Di Asia Tenggara hanya ada di Bangkok. Dengan Menteri Pariwisata sudah kami sampaikan bahwa Banjarmasin mendaftarkan diri menjadi the river city Indonesia, karena kita memang memiliki potensinya, dan Pasar Terapung yang hanya dua di dunia yakni di Thailand dan di Banjarmasin,"tuturnya.
Untuk diketahui, Civic Engagement 4.0 International Forum merupakan sebuah pertemuan berbagai inisiatif kewargaan, inovasi dan ilmu pengetahuan, dan kolaborasi multi pihak tingkat internasional, dalam rangka mengakomodasi berbagai dialog, dan pengetahuan tentang tantangan dan solusi sosial, ekonomi, politik, identitas, kesejahteraan, kesehatan, serta dinamika kehidupan perkotaan terutama dalam merespon perkembangan atau revolusi industri 4.0.
Forum ini merupakan inisiasi dari Chulalongkorn University-Institute of Asian Studies (Thailand), Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) (Indonesia), dan Yayasan Kota Kita (Indonesia), dan The Japan Foundation, Ford Foundation. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Surakarta dari tanggal 20 hingga 23 Agustus 2019, dan dihadiri sekira 250 orang dari organisasi masyarakat sipil, organisasi berbasis agama dan kelompok marjinal dari kota Surakarta, Yogyakarta dan sekitarnya. Selain H Ibnu Sina, ada delapan kepala daerah lain yang juga diundang menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut, tiga diantaranya berasal dari negara tentangga yakni walikota, Walikota Yala (Thailand), Pongsak Yingchoncharoen,
Kemudian Wali kota Sagada (Filipina) James Pooten Jr, dan Walikota Ipoh City Council, Perak, Malaysia. Sedangkan lima kepala daerah lainnya adalah, Walikota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ahyar Abduh, Walikota Surabaya, Jatim, Tri Rismaharini, Bupati Gunungkidul, Yogyakarta, Badingah, Walikota Surakarta Jawa Tengah FX Hadi Rudyatmo, dan Bupati Wonosobo, Jawa Tengah, Eko Purnomo.(humpro-bjm/eyv)
