Bupati Garut Bertekad Wujudkan ASN Profesional dan Berinovasi

Garut, InfoPublik - Pemkab Garut bertekad mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, berintegritas mempunyai kemampuan berinovasi dan mampu merangkai dalam satu kolaborasi, untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang juara lahir dan batin.

Demikian dikatakan Bupati Garut H Rudy Gunawan, dalam sambutanya saat memimpin apal pagi bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah kabupaten Garut, Senin (17/6/2019).

Bupati menambahkan, semua itu untuk mendukung kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang mempunyai visi sangat luar biasa yaitu mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang juara lahir dan batin. 

"Pembangunan batin seperti urusan kenyamanan dalam beribadah. Kalau lahirnya baik hatinya baik habluminannas habluminallah nya baik insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” tuturnya.

Bupati juga menyampaikan, proses untuk asesmen sekaligus uji kompetensi untuk pejabat tinggi Pratama sudah berlangsung yang dikoordinir materinya oleh Prof Sadu dan Prof Asep Warlan yang diketahui oleh Sekda dan dibantu oleh Kepala BKD Provinsi Jawa Barat.

Tentu ini merupakan momentum di putaran kedua kami untuk mengabdi di Kabupaten Garut, ia selalu mengatakan tidak usah orang lain mengatakan, bupati yang mengatakan bahwa 5 tahun ke belakang itu sesuatu yang harus kita perbaiki.

"Karena saya pun tidak puas dengan capaian-capaian pembangunan fisik yang dilaksanakan di periode 2014-2019," ujar Rudy Gunawan.

Dari segi administratif kita memang luar biasa, SAKIP yang tadinya secara nasional kita berada dibawah angka 200 sekarang kita sudah 16 besar untuk tingkat nasional, sebuah lompatan yang cukup baik sekali kita begitu masuk kita sudah WTP 4 kali berturut-turut.

Lanjut Bupati, SAKIP kita dari tadi C sekarang Sudah menjadi BB hampir kita mendapatkan nilai A, tentu MCP kita yang dirilis oleh KPK kita nomor 2 terbaik hanya selisih satu dari Kota Depok

Karena kelemahan di Garut terlalu banyak penunjukan langsung, program kegiatan terlalu banyak penunjukan langsung itu mengurangi nilai.

Untuk itulah, ke depan kita ingin memastikan semua program kegiatan direncanakan dengan baik dan saya akan turun di tempat itu, dirinya dan wakil bupati telah berbagi tugas.

"Urusan-urusan yang menyangkut fisik akan langsung dikendalikan oleh Bupati dibantu oleh dinas oleh inspektorat dulu untuk mendorong dinas teknis melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga," ungkapnya.

Bupati merasa kecewa dengan pihak ketiga para pemborong yang unprofesional atau tidak profesional, sehingga banyak pekerjaan – pekerjaan kita kualitasnya tidak bagus. Kualitasnya mengecewakan dan tentu satu waktu itu berpotensi masalah hukum karena mengakibatkan kemungkinan adanya kerugian negara.

"Dalam satu minggu ke depan, kita ingin memeriksa dari administrator ke bawah tentang keseriusan saudara -saudara melaksanakan tugas," tegasnya.

Bupati menyampaikan, sesuai kesepakatan antara Pemkab dengan DPRD Garut periode 2014 – 2019 yang akan berakhir pada tanggal 14 Agustus, maka kepada semua dinas terutama Bappeda, rencana kerja pemerintah daerah 2020 harus sudah selesai pada hari Rabu ini sebagai bagian untuk dijadikan dasar pembuatan KUAP PPKS 2020.

Bupati berharap, kepada dinas dinas yang hari ini melaksanakan kegiatan hal-hal yang berhubungan dengan sisa lelang itu tidak boleh dipergunakan kecuali izin dari Bupati.

Tidak boleh ada CCO itu adalah kebijakan dari PPK yang tentu harus dikonsultasikan dengan TAPD dan juga dengan inspektorat, berdasarkan penelitian dari BPK berpotensi merugikan keuangan negara karena tidak terukur.

"Saya perintahkan dan nanti juga akan ada surat edaran kepada dinas yang melaksanakan program perelangan yang lelang itu sekarang ditawar dan ada sisa lelang tidak boleh digunakan serta akan dikembalikan ke kas daerah untuk kita pergunakan kepada hal yang lebih penting mendesak dan demi kepentingan pelayanan kepada ada masyarakat,” katanya. (Humas Diskominfo Garut/toeb)