BPK Ajungi Jempol, Karanganyar Pertama Yang Laporkan LKPD Tahun 2018

 Karanganyar, InfoPublik – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi Kabupaten Karanganyar sebagai Kabupaten pertama yang melaporkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Ditambah lagi, BPK menilai LKPD Kabupaten Karanganyar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). Dari 36 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah ini, Karanganyar yang pertama melaporkan LKPDnya.

“Kemudian dari temuan dan analisa terhadap laporan tersebut LKPD tahun 2018, WTP,” kata Kepala Perwakilan BPK Propinsi Jawa Tengah Ayub Amali saat menyampaikan sambutannya dihadapan bupati Karanganyar dan jajaran di Kantor BPK Jalan Perintis Kemerdekaan No 175, Semarang, Senin (29/04).

Dia menambahkan ada beberapa catatan untuk Kabupaten Karanganyar. Pertama adalah masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di Karanganyar masih banyak yang belum teridentifikasi dengan baik. Namun demikian, BPK menyadari bahwa masalah PBB juga menjadi permasalahan di tingkat pusat.

“Hanya saja jika dibiarkan maka jumlah piutangnya akan semakin besar dan tentu akan berdampak pada laporan keuangan. Kemudian yang kedua tentang aset tanah dari SMA dan SMK, hendaknya segera dilimpakan pihak yang menangani,” imbuhnya.

Predikat WTP ini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun berkat usaha keras dari Pemkab Karanganyar. Kerja keras untuk mempertahankan opini WTP tersebut. Pihaknya meminta hal ini untuk dijaga terus.

 Sementara anggota DPRD Tony Hatmoko, mewakili Ketua DPRD Karanganyar, mengucapkan selamat kepada Pemkab Karanganyar yang telah bekerja keras. Bukan hanya laporan keuangan saja yang baik, bahkan Pemkab Karanganyar sebagai penyelenggara pemerintah terbaik se Indonesia.

“Sebentar lagi Pemkab juga akan menerima anugerah dari Presiden yakni Parasamya Purnakarya Nugraha, karena penyelenggara pemerintah terbaik berturut-turut. Ini merupakan kerja keras keseluruhan Pemkab Karanganyar,” ujar Tony Hatmoko.

 Mengenai permasalahan yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, Menurut Tony, PBB memang limpahan dari pemerintah pusat. Namun demikian, pihaknya melihat progres terkait PBB ini semakin baik.

Memang ada beberapa kecamatan yang mempunyai daerah-daerah industri besar dan kepemilikan aset masih tanda tanya atau belum jelas. “Dibawah kepemimpinan bapak Juliyatmono  saya melihat progresnya semakin baik. Pajak PBB saja hanya Karanganyar yang tidak menaikkan, sedangkan daerah lain berlomba-lomba untuk menaikkan,” katanya.

Sementara Bupati Karanganyar Juliyatmono mengucapkan syukur dengan bacaan Alhamdulillah. Hal ini, menurutnya, patut disyukuri karena capaian yang baik. Temuan-temuan yang menjadi catatan, akan segera dipelajari dan diperbaiki.

Mengenai permasalahan utang PBB sudah cukup lama dicari formulasinya. Dahulu dari pemerintah pusat hanya ‘glondongan’ (seketika) piutang sedangkan kepemilikan aset tidak jelas.

“Namun akan kami tindaklanjuti temuan tersebut. Mudahan-mudahaan di tahun 2019, RPJMD akan dapat dikongkretkan atau terintegrasi dengan baik,” imbuh Juliyatmono. (mckaranganyar/hery/toeb)