:
Oleh MC PROV BANGKA BELITUNG, Rabu, 20 Maret 2019 | 22:11 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 384
Pangkalpinang, InfoPublik - Upaya optimalisasi pengelolaan tambang secara berkelanjutan dalam rangka ketahanan nasional, Lembaga Pertahanan Nasional ( Lemhanas ) RI menggelar Focus Group Discussion ( FGD ) bersama jajaran Pemerintah Provinsi dalam lawatan tugasnya ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Diskusi bersama dipimpin Sekda Bangka Belitung diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Yanuar, di Ruang Pertemuan Tanjung Pendam, Kantor Gubernur Babel, Rabu (20/3/2019), dan diikuti Plt Kadis ESDM, Kadis LH, Kepala DPMPTSP, Kadisnaker, SPSI, Korem/ 045 /Gaya, Kepolisian Daerah Bangka Belitung,.
Dirjien Ekonomi dan SKA Debidjianstrat Lemhannas RI Brigjen TNI Ramses Lumban Tobing sekaligus Ketua Tim dalam diskusi tersebut menyampaikan tujuan kedatangan Tim Lemhanas ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengetahui dan mendapatkan masukan terkait dengan bagaimana langkah mengoptimalkan pengelolaan tambang secara maksimal atas kekayaan yang terdapat di negara Indonesia.
Kemudian, bagaimana Pemprov Bangka Belitung dalam mengelola pertambangan agar dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, mengatasi permasalahan secara optimal atas dampak lingkungan yang terjadi dari proses pertambangan serta mendapatkan masukan langsung berupa data yang akurat, sehingga dalam merumuskan suatu kebijakan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas.
"Bangka Belitung merupakan satu diantara daerah pertambangan yang ada di Indonesia, dan pengelolaan tambang timah sudah berlansung cukup lama, kami ingin mendapatkan masukan," kata Brigjen Ramses L Tobing.
Adapun tiga langkah yang melatarbelakangi dalam topik pembahasan diskusi tersebut, antara lain: pertama, bagaimana cara memetakan dan menganalisis persoalan yang dihadapi dalam pengelolaaan tambang, kedua, menganalisis berbagai opsi kebijakan yang berdaya guna serta berkelanjutan dalam merumuskan suatu kebijakan dan ketiga, mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan kendala yang dihadapi pemerintah, pemda, swasta dalam pengelolaan tambang tersebut. (MC Babel/erwin/HS/Eyv)
