:
Oleh MC Prov. Sulawesi Selatan, Sabtu, 2 Maret 2019 | 15:38 WIB - Redaktur: Juli - 490
Makassar, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memprioritaskan Jaminan Kesehatan bagi warga tidak mampu, terkait hal ini sedang dilakukan upaya menyinkronkan data yang ada dengan BPJS Kesehatan.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman, saat pertemuan dengan Deputi Direksi Wilayah Sulselbartramal I Made Puja Yasa, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (1/3), yang membahas mengenai BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Sulsel.
"Permasalahan jaminan kesehatan bagi masyarakat Sulsel merupakan prioritas utama. Saat ini Pemerintah Provinsi Sulsel sedang melakukan upaya menyinkronkan data dengan BPJS," kata Wagub Sulsel.
Apalagi menurut dia, berdasarkan data, sebanyak 475 ribu rumah tangga miskin desil 1 yakni rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10 persen terendah di Sulsel masih belum terdaftar sebagai peserta BPJS PBI.
"Kalau untuk desil 1, wajib kita carikan. Infrastruktur bisa menunggu, irigasi bisa menunggu, pariwisata bisa menunggu, orang sakit tidak bisa menunggu, artinya ini harus dijadikan top priority," ujar Andi Sudirman.
Dia juga berharap agar pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial serta Dukcapil melakukan sinkronisasi data, untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Sesuai dengan tagline kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat luas," tandasnya.
I Made Puja Yasa menambahkan, saat ini peserta BPJS PBI di Sulsel telah mencapai 8,1 juta jiwa. Namun, data dari BPJS menemukan 1,4 juta jiwa penduduk di Sulsel belum terdaftar sebagai peserta BPJS PBI.
Hadir dalam acara tersebut Asisten Deputi Bidang Perencanaan Keuangan dan Manajemen Risiko (PKMR) Taufiqurrahman, Staf Monitoring dan Evaluasi Florinsye Tamonob, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan Kantor Cabang Makassar Rini Oktaviani. (MC Diskominfo Sulsel/srf/mug)