:
Oleh MC KAB PELALAWAN, Sabtu, 9 Februari 2019 | 10:45 WIB - Redaktur: Tobari - 406
Pelalawan, InfoPublik – Delegasi Perwakilan dari United Kingdom Climate Change (UKCC ) yakni Tom Blomley , Elina Blomley, dan Christoper W, berkunjung ke Kabupaten Pelalawan, Kamis (7/2), untuk melihat dan memonitoring pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan .
Kunjungan ketiga delegasi dari Inggris ini untuk melihat dan memonitoring pelayanan publik yang diberikan oleh Pemkab Pelalawan terkait Transparansi Aggaran Dana Desa, Keterbukaan Informasi Publik, dan Transparansi Tata Kelola Kehutanan.
Kunjungan mereka ini di terima langsung, di Aula Bappeda Pangkalan Kerinci, oleh Bupati Pelalawan H.M.Harris melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) M.Syahul Syarif didampingi oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Perwakilan Propinsi Riau dan Asia Foundation.
Bupati Pelalawan H.M.Harris melalui Kepala Bappeda M.Syahrul Syarif mengatakan Pemkab Pelalawan saat sekarang sudah melaksanakan fungsinya dalam mendukung keterbukaan informasi publik, dimana transparansi itu sudah kita lakukan.
Seperti Transparansi dalam hal Aggaran Dana Desa, Keterbukaan Informasi Publik dan Transparansi Tata Kelola Kehutanan..
Tetapi disini kita memang harus menyadari aturan main informasi seperti apa yang patut untuk disampaikan dan mana yang tidak harus kita buka, jangan sampai kita hanya menduga dan membuat perkiraan ternyata apa yang kita pikirkan itu yang semesti harus kita sampaikan ke publik.
“ Perlu adanya aturan main dan penjelasan bagi kami di OPD jangan salah dalam memberikan informasi ini yang seharusnya tidak kita sampaikan, ternyata itu informasi yang penting untuk diketahui publik,” kata Syahrul.
Ia menambahkan bahwa untuk tata kelola kehutanan selama ini kita juga dibantu masukan oleh kawan FITRA, bagaimana pendekatan yang kita masukkan ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) kita terkait tata kelola kehutanan ini.
Kita juga selalu intens untuk berdikusi,mengawal kebijakan ini serta impelementasi dan pengawasannya di lapangan, dan untuk tata kelola anggaran dana desa sendiri pembagiannya kita sesuaikan dengan kondisi lingkungannya di daerah.
Sementara itu Manager Program dari Fitra Riau Taufik mengatakan bahwa program-program yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan akan terus kita monitoring atau mengawalnya di antaranya adalah tata kelola kehutanan, tata kelola anggaran dana desa dan keterbukaan Informasi Publik .
Hubungan yang berjalan dengan baik sejak tiga tahun belakangan ini selalu kita berikan masukan dan pembinaan dalam perencanaan, impelementasi dan pengawasannya di lapangan.
Sedangkan perwakilan dari UKCC Tom Blomley mengapresiasi tata kelola perencanaan, implementasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, di dalam melaksanakan dan mendukung keterbukaan transparansi anggaran, perencanaan yang cukup baik ini selaras dengan RPJMD Pemerintah Daerah di dalam melaksanakan pogramnya.
Ia mengaku cukup kagum dan antusias bagaimana pemkab mengelola keterbukaan informasi publik, yang dia sadari di negaranya Inggris, untuk keterbukaan informasi ini belum dilakukan disana. Pelalawan cukup luas dengan hamparan hutan dan perkebunan sawitnya dengan tata kelola yang baik juga.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kadiskominfo yang diwakili oleh Sekretaris Hendri Gunawan, Kabid Informasi Masril,Kabid Pemdes, FITRA dan Asia Foundation.(MC Pelalawan/ryan/toeb)