Pemko Banjarmasin Revisi RTRW

Banjarmasin, InfoPublik – Pemko Banjarmasin berencana merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kota Banjarmasin. Karenanya Dinas PUPR Kota Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan Laporan Akhir Penyusunan Revisi RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dengan tujuan untuk melihat dan menampung aspirasi terkait rencana revisi RTRW tersebut.

Menurut Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, penyusunan ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin itu sangat penting.

Untuk itu ia berharap, kegiatan revisi RTRW di Ball Room, Hotel Aria Barito, Banjarmasin, yang dilakukan 5 tahun sekali itu, dapat dimanfaatkan untuk mengakomodir aspirasi yang masuk, dengan melihat progres ke depan. “Sehingga seluruh tata ruang di Kota Banjarmasin betul-betul sesuai dengan peruntukannya,” katanya, Kamis (27/12).

Wakil Walikota Banjarmasin H Hermansyah yang hadir dalam kegiatan tersebut menjelaskan, kegiatan revisi tersebut dilakukan untuk meminimalisir permasalahan yang muncul berkaitan dengan RTRW.

Lebihlanjut dikatakannya, revisi RTRW itu harus melewati sebuah kajian yang konfrehensif, hal tersebut mengingat RTRW merupakan produk hukum yang menjadi pegangan Pemko Banjarmasin dalam melakukan penataan di kota berjuluk seribu sungai ini.

“RTRW ini sangat penting, karena ini menyangkut produk hukum yang akan kita akan laksanakan ke depannya, untuk memberikan pelayanan,” ujarnya

Dari informasi terhimpun, dalam rancangan arahan pemanfataan ruang RTRW terbagi dalam beberapa program, salah satunya pembenahan kawasan Pertahanan Keamanan yakni dari Penataan kawasan Hankam TNI dan Polri Dalam Kota, dan pengembangan Pangkalan TNI AL Tipe B di Mantuil sekira 10 hingga 20 hektar.

Pengembangan Pangkalan TNI AL Tipe B di kawasan Mantuil itu dilakukan sebagai upaya mendukung Kota Banjarmasin sebagai daerah Perdagangan dan Jasa.

Menanggapi hal itu, Danlanal Banjarmasin Kolonel (L) Wijayanto menghendaki agar Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) Banjarmasin bisa berada di dekat Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, hal ini sesuai dengan tugasnya untuk mengamankan jalur perdagangan dunia.

Ia memberikan masukan dalam kegitan tersebut, agar rencana pembangunan Jembatan Barito II hendaknya bisa dialihkan setelah Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

Harapanya, bila pembangunan jembatan tersebut dialihkan, maka semua kapal TNI AL yang ketinggiannya mencapai 80 hingga 90 meter dapat masuk ke arah peraiaran Mantuil.(humpro-bjm)