:
Oleh MC PROV BANGKA BELITUNG, Kamis, 8 November 2018 | 18:05 WIB - Redaktur: Tobari - 380
Pangkalpinang, InfoPublik - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah membuka Rakernis Kepala Dinas Perhubungan se-Indonesia dengan tema "Upaya Penguatan Sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan", di Swissbell Hotel, Pangkalpinang, Kamis (8/11/2018).
Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Wagub Abdul Fatah bersama para Narasumber yaitu Menteri Perhubungan, yang diwakili Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan Cris Kuntadi, Mendagri diwakili Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Makmur Marbun serta Kepala Bappenas RI yang diwakili Direktur Transportasi Bappenas Ikhwan Hakim.
Kegiatan sehari penuh ini, diikuti oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi se-Indonesia, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota se-Bangka Belitung, serta mitra Dinas Perhubungan.
Dalam sambutannya, Wagub Abdul Fatah menyampaikan, dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Bidang Transportasi masih terjadi beberapa persoalan dan permasalahan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, kata Wagub, sudah terbagi dalam urusan serta wewenang baik di tingkat Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bidang Perhubungan dan Transportasi merupakan bidang yang sangat penting, karena menyangkut pelayanan dasar penduduk Indonesia.
Menurut Wagub, banyak persoalan terjadi, karena mungkin belum diaturnya secara komprehensif dan belum disusunnya muatan peraturan perundang-undangan, sehingga dirasa belum mampu menyelesaiakan permasalahan dalam bidang ini.
Beberapa permasalahan tersebut antara lain masih adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan/regulasi otonomi daerah di bidang perhubungan, masih adanya kesan pemerintah pusat belum sepenuhnya menaruh kepercayaan pada pemerintah daerah.
Serta, perspektif sentralistik yang masih cukup tinggi di lembaga sektoral, penjabaran peraturan perhubungan yang belum dikoordinasikan, dan perlu dilakukannya penyesuaian antara peraturan yang lama dan baru di bidang perhubungan sehingga tercipta sinkronisasi regulasi dan sinergitas.
Wagub juga mengingatkan, saat ini, ada 8 daerah yang merupakan kategori provinsi kepulauan yang menurutnya, harus mendapat perlakuan yang lebih dibanding daerah lainnya.
Wagub berharap, melalui pertemuan ini dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir upaya untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada, khususnya di Bidang Transportasi.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung K.A Tajuddin dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut pada rakor Kepala Dinas Perhubungan se Indonesia, yang diselenggarakan 2 Agustus lalu di Jawa Barat, yang bersepakat membentuk wadah koordinasi dan komunikasi kepala dinas perhubungan se Indonesia.
Melalui Rapat Kerja Teknis dan diskusi Panel ini, diharapkan lahir keputusan dan rekomendasi sebagai bahan kajian dan masukan untuk kebijakan otonomi daerah khususnya di bidang perhubungan. Kegiatan ini, diikuti 108 orang utusan dari Provinsi se-Indonesia.
Usai acara pembukaan, dilakukan Diskusi Panel yang menghadirkan ketiga Narasumber dari lembaga tersebut, dengan dipandu langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung KA Tajuddin. (MC Babel/Lulus/HS/toeb).
