:
Oleh MC KAB PELALAWAN, Selasa, 25 September 2018 | 15:54 WIB - Redaktur: Noor Yanto - 372
Pelalawan, InfoPublik - Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019,pasca ditetapkannya dua calon presiden dan Daftar Caleg Tetap (DCT) pilleg oleh Komisi Pemilihan Umum, maka tahapan Pemilu berlanjut pada masa kampanye dari tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang. Dalam Rangka Pengamanan Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu ) 2019 di Polres Pelalawan digelar kegiatan Video Conference (Vicon) bersama Menkopolhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan.
Bupati Pelalawan H.M.Harris bersama dengan Kapolres Pelalawan AKBP Kaswandi Irwan, Pabung Kodim 0313/ KPR Pelalawan, Mayor Inf Untung Krismanto, mendengarkan arahan langsung dari pemangku kebijakan di pemerintah pusat terkait Pemilu 2019 melalui layar monitor yang sudah dipersiapkan. Video conference dilaksanakan serentak seluruh indonesia dari mabes polri terhubung dengan seluruh pejabat wilayah antara lain Kapolda, Gubernur, Pangdam/Danrem,Walikota dan Bupati,Kapolres, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu Provinsi dan para Kasatwil jajaran maupun stake holder terkait. Bertempat di Aula Mapolres Pelalawan Pangkalan Kerinci, Senin (24/09)
Menkopulhukam Wiranto dalam arahannya mengatakan Pemilu 2019 akan berjalan lebih rumit dibanding dengan Pemilu 2014. Sebab masyarakat harus melakukan lima kali pilihan di kertas suara.
“Pemilu 2019 lebih rumit dan kompleks dibanding pemilu yang lalu. Karena secara serentak ada pemilihan legislatif di tingkat pusat hingga daerah, paling tidak ada lima pilihan yang harus dipilih oleh masyarakat, termasuk DPD,“ ungkap Wiranto.
Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dilapangan perlunya sinergiritas antara Pemerintah Daerah bersama TNI dan Polri serta perlunya koordinasi kepada pemerintah pusat terkait permasalahan yang terjadi . Ia menambahkan diperlukannya koordinasi karena pemilihan umum itu berada di daerah, daerahlah yang tahu bagaimana kondisi di lapangan perlunya dilakukan koordinasi mencegah kemungkinan dan permasalahan dilapangan seminimal mungkin.
Lebih lanjut Wiranto mengatakan beberapa permasalahan yang menjadi sorotan Pemerintah saat Pemilu nanti yakni mengenai money politics, politik identitas, dan penggunaan media sosial. Tiga hal itu menjadi hal yang harus diantisipasi mulai sejak ini.
"Jangan sampai money politics, politik identitas atau SARA menjadi senjata untuk kampanye yang bisa merusak persatuan bangsa. Kemudian medsos juga cepat sekali perkembangannya jangan sampai ada kampanye negatif, hoaks, hate speech, fitnah untuk menyerang paslon lain," ujarnya.
Selain itu juga Menkopolhukam minta Netralitas ASN termasuk aparat keamanan, Jangan sampai aparat keamanan bermain. Gangguan kamtibmas harus dicegah, awasi dan cari penyebab-penyebab gangguan kamtibmas.
Sementara itu Bupati Harris disela kegiatan vidcon saat diwawancarai media lokal daerah menekankan pentingnya menjaga kondusifitas daerah dengan tidak asal menggunakan media sosial untuk berkampanye dengan memberikan berita yang hoaks,fitnah yang akan memecahbelah persatuan dan kesatuan di negeri seiya sekata ini, selain itu juga dirinya menghimbau ASN untuk tidak berkampanye dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang digelar tahun 2019 mendatang, karena di dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) jelas diperintahkan untuk netral dalam pemilihan umum.
Tampak hadir mendampingi Video conference di Mapolres Pelalawan yakni Asisten Administrasi Bidang Pembangunan Drs.Atmonadi,M.Si, KPUD Pelalawan, Perwakilan PT.Riau Andalan Pulp and Paper dan Para Jajaran Perwira di Lingkungan Polres Pelalawan. (MC Pelalawan/ryan)
