:
Oleh MC Kota Singkawang, Kamis, 20 Juli 2017 | 10:34 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 387
Singkawang, InfoPublik. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat T.T.A Nyarong mengingatkan tiga elemen utama dalam penanggulangan bencana, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Tanpa sinergisitas dan pemberdayaan masyarakat maka penanggulangan bencana tidak dapat berjalan optimal. Kamis (20/7).
“Dalam penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat dan pihak swasta harus bersinergi dalam penanggulangan bencana, agar penanganan bencana dan dampaknya bisa diatasi dengan maksimal,” katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan dari sisi pemerintah, harus siap dan sigap. Seluruh rangkaian teknis dan mekanisme baik pra bencana hingga pasca bencana harus dilakukan sesuai petunjuk aturan berlaku.
“Mulai dari penetapan status bencana apakah siaga maupun tanggap serta penetapan komandao melalui surat keputusan status maupun SK komando,” ungkapnya.
Dengan dua SK tersebut, maka pelaksanaan penanggulangan bencana lebih terarah.
“Siapa melakukan apa, jelas,” tegasnya.
Karena dalam penanggulangan bencana, setiap instansi tidak berdiri sendiri harus bekerjasama, berkoordinasi dan berkomunikasi.
“Setiap instansi harus sinergi,” katanya.
Misalkan, dalam penanggulangan bencana dalam kondisi darurat bencana harus ada posko sebagai pusat komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana. Posko Pengendali operasi bencana (POB), Pos lapangan yang biasa di setiap desa atau kelurahan, Pos pendamping yang diisi instansi terkait hingga pos pendamping yang bisanya berperan itu BPBD itu sendiri di daerah.
“Jika SK Status bencana maupun SK komando sudah diteken kepala daerah maka semua sudah aktif,” katanya.
Ia menjelaskan peran masyarakat, dalam penanggulangan bencana juga harus bisa dimaksimalkan.
“Pemberdayaan masyarakat ini penting, selain mereka harus dilindungi, masyarakat juga harus dilibatkan dalam penanggulangan bencana, seperti masyarakat ini harus mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya kelompok masyarakat rentan bencana ” jelasnya.
Selain itu, kata dia, masyarakat juga harus mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan tentang penanggulangan bencana. “Manggala Agni ini harus bisa melatih warga terkait penanggulangan bencana,” pintanya.
Lalu bagaimana dengan peran pihak swasta, ia mengharapkan pihak swasta ini atau lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Hal itu misalkan upaya pencegahan bencana, seperti konservasi lahan pada saat pra bencana, atau pun saat bencana dapat mengerahkan relawan tanggap bencana dan memberikan dukungan logistik dan peralatan evakuasi, dan membantu upaya pemenuhan kebutuhan dasar, serta upaya lainya pasca bencana nantinya. (McSingkawang/Di/Eyv).