Kualitas PPTK Tentukan Terwujudnya Good Governance

Cilegon, InfoPublik - Pemerintah Kota Cilegon, melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) manajemen Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Hotel Grand Mangku Putra Cilegon, Selasa (21/3) kemarin.

Diklat tersebut dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan kualitas PPTK di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) se-Pemkot Cilegon sebagai upaya menuju good governance.  

Wakil Walikota Cilegon Edi Ariadi dalam sambutannya mengingatkan bahwa Pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip good governance dalam menjalankan pemerintahannya.

Menurutnya, semangat reformasi telah membawa Bangsa Indonesia pada suasana kehidupan yang penuh dengan harapan, tuntutan utama reformasi tertuju pada Pemerintah.

Di mana rakyat mengharapkan lahirnya good governance, yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien.

Menurut Edi, keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusianya dalam berbagai kehidupan, termasuk kualitas PPTK sendiri.

Utamanya dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan suatu program atau kegiatan agar berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukannya diklat manajemen PPTK ini untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya itu sendiri.

Lebih lanjut, Edi mengatakan bahwa kurangnya kemampuan dari sumber daya manusia tersebut dapat mengakibatkan terlambatnya penyeleasain kegiatan pembangunan di suatu daerah.

Kurangnya kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan sampai saat evaluasi kegiatan dan pelaporan serta pertanggung jawaban, menjadi penyebab seringnya kita temui kegiatan-kegiatan pembangunan yang terlambat penyelesaiannya, dan penambahan biaya.

“Bahkan ada kegiatan pembangunan yang gagal mencapai hasil yang menjadi target atau sasaran kegiatan,” terangnya.

Berdasarkan pentingnya manajemen PPTK ini, Edi menilai kegiatan diklat ini sangat penting demi tercapainya tujuan suatu pengelolaan Pemerintahan yang baik.

Karena, untuk mendapatkan hasil kegiatan pembangunan atau proyek yang sesuai dengan sasaran atau hasil yang diinginkan tentu tidaklah mudah, perlu pengelola kegiatan yang profesional, berintegritas, memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya.

“Melihat hal tersebut, hal pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kompetensi pelaksana kegiatan itu sendiri dengan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan tentang mengelola suatu kegiatan, yaitu dengan diklat manajemen PPTK ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKPP Kota Cilegon Mahmudin menjelaskan diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ASN yang menjadi PPTK di OPD-nya.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur, BKPP mempunyai kewajiban untuk bagaimana caranya ASN memperoleh diklat pemahaman dan kompetensinya secara berimbang dan merata.

Oleh karena itu BKPP ingin meningkatkan kualitas ASN itu supaya pintar, sehingga kedepannya tidak ada lagi keluhan bahwa PPTK itu tidak paham apa kegiatan yang mereka tangani.  (MC Banten/toeb)