Kesetiakawanan Sosial Secara Nasional Perlu Dibangkitkan

Serang, InfoPublik - Kesetiakawanan sosial secara nasional perlu dibangkitkan kembali mengingat dinamika bangsa bangsa dan negara akhir-akhir ini semakin meningkat yang dikhawatirkan membuat kepedulian dengan sesama menurun.

“Makin jauhnya nilai keadilan, konflik suku, antar ras dan agama, kesenjangan ekonomi serta berbagai masalah sosial lainnya menunjukan bahwa refleksi kesetiakawanan sosial kian menjadi isu nasional," kata Sekda Banten Ranta Suharta pada acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan Hari Disabilitas International tingkat Provinsi Banten, di Markas Group 1 Kopassus, Taktakan, Kota Serang, Rabu (7/12).

Menurut Sekda, kesenjangan-kesenjangan tersebut telah mengikis rasa kesetiakawanan yang ada dan mengurangi semangat nasionalisme pada diri masyarakat Indonesia.

"Untuk mengatasi masalah ini maka rasa nasionalisme harus dikembalikan pada diri masyarakat dengan mengingatkan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi jati diri bangsa," ucap Sekda.

Sekda melanjutkan, Pemprov Banten sangat konsen terhadap keberadaan data khususnya data kemiskinan dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial.

"Kemiskinan sebagai akar masalah dari timbulnya permasalahan kesejahteraan sosial merupakan masalah yang menjadi tantangan kita bersama untuk segera ditanggulangi," kata Sekda.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Ino S Rawita menyebutkan, telah banyak program yang dilaksanakan Pemprov Banten sebagai wujud sinergitas keterpaduan program pusat dan daerah untuk bidang kesejahteraan sosial.

"Jamsosratu yang merupakan replikasi program PKH Kemensos. Bansos dari APBD serta dari dunia usaha melalui forum CSR," kata Ino.

Bahkan untuk memaksimalkan peran potensi dan sumber kesejahteraan, khususnya TKSK, pendamping PKH, pendamping Jamsosratu dan lainnya, Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran untuk TKSK sebesar 1 juta rupiah per bulan serta dana operasional 1 juta rupiah per tahun. Untuk pendamping Jamsosratu dialokasikan 1,5 juta perbulan dan operasional 2 juta per tahun. Pada tahun ini Pemprov melalui pemerintah kabupaten dan kota memfasilitasi kendaraan operasional roda 2 kepada TKSK,

"Kita sudah anggarkan juga untuk untuk pendamping program lanjut usia, kube fakir miskin dan pendamping program orang dengan kedisabilitasan sebesar 500 ribu perbulan," sebutnya.

"Kita juga terus melakukan pembinaan dan pelatihan kepada karang taruna, Tagana, pekerja sosial masyarakat dan relawan sosial lainnya," tambah Kadinsos Ino.(MC,Prov.Banten/Eyv)