:
Oleh Prov. Banten, Jumat, 29 Juli 2016 | 14:38 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 715
Cilegon, InfoPublik - Dalam rangka melakukan evaluasi dan juga pengenalan sistem penanaman hidroponik, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP) Kota Cilegon mengadakan acara Bimtek Pembinaan dan Monitoring Kelompok Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) di Aula BPMKP Kota Cilegon, Kamis, (28/7)
Menurut Kepala BPMKP Kota Cilegon, Beatrie Noviana, evaluasi terhadap program tersebut adalah untuk melihat sejauh mana perkembangannya program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) yang sudah berjalan selama lima tahun.
“Mengevaluasi program kawasan rumah pangan lestari, karena program ini sudah lima tahun berjalan dari tahun 2010 sampai 2015, jadi kita coba evaluasi sampai sejauh mana perkembangannya,” katanya.
Selain evaluasi, Beatrie juga mengatakan dalam acara tersebut diperkenalkan salah satu cara baru dalam menggarap dan juga mengembangkan budidaya pertanian dengan cara hidroponik karena dianggap sangat cocok dengan kawasan di Kota Cilegon yang merupakan kawasan industri.
“Karena Cilegon ini kan lahan pertaniannya menyempit, jadi kita tidak bisa menggunakan lahan yang terbatas. Hidroponik ini banyak keuntungannya jika diterapkan di Kota Cilegon, keuntungannya tidak menghasilkan polusi nutrisi ke lingkungan, lebih steril dan bersih karena tidak menggunakan pestisida, tumbuhnya juga lebih cepat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Hayati Nufus mengatakan, evaluasi dan monitoring terhadap 34 kelompok kawasan rumah pangan lestari (KRPL) ini juga adalah agar masyarakat atau kelompok yang sudah mendapatkan bantuan untuk program tersebut dapat lebih berkembang dan berjalan sesuai dengan yang telah diprogramkan oleh pemerintah.
“Sekarang ini yang sedang kita perkenalkan adalah sistem hidroponik, salah satunya adalah karena dengan berbagai alasan ibu-ibu itu kalau masih media tanah suka males nyiram dan alasannya mahal beli tanahnya. Semoga dengan media air ini tidak ada kendala. Kedepannya kita juga akan bekerja sama dengan setiap kelurahan untuk mengarahkan APBD 5 persen itu masuk ke situ,” katanya.(MC.Prov.Banten/Eyv)
