:
Oleh Prov. Banten, Rabu, 27 Juli 2016 | 17:14 WIB - Redaktur: Tobari - 435
Serang, InfoPublik - Gubernur Banten H. Rano Karno, S.IP. mengatakan, mengatasi radikalisme tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, namun semua seluruh komponen bangsa harus terlibat di dalamnya.
Hal ini dikatakan Gubernur pada acara penyuluhan tentang kontra radikal dan deradikalisasi kepada pengasuh pondok pesantren dan tokoh agama serta tokoh masyarakat se-Provinsi Banten, di Mapolda Banten, Rabu (27/7).
Menurut Gubernur, keberadaan tokoh agama, tokoh ulama dan tokoh masyarakat serta kalangan pesantren sangat diperlukan karena senantiasa mendampingi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan yang sangat diperlukan.
Sehingga pemerintah betul-betul memperhitungkan berbagai segi kebijakan dalam rangka melaksanakan urusan keagamaan di Indonesia.
“Dengan demikian peran dan kontribusi ulama dalam penguatan sinergitas ulama dan pemerintah secara alami akan mengalir dengan sendirinya, termasuk gerakan apapun yang sifatnya radikal dalam artian negative dan anarkis,” kata Gubernur.
Gubernur berharap para tokoh ulama dan tokoh masyarakat dapat menyampaikan pesan-pesan yang dapat menjaga toleransi antar umat beragama serta menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya terorisme serta dibarengi dengan ajakan untuk mencintai NKRI. Menurutnya, radikalisme mempunyai kecenderungan untuk membenci orang dengan menghancurkan kelompok lain.
“Tentunya semangat tersebut tidak sejalan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika yang mempersatukan keberagaman suku, bahasa, dan agama. Artinya perlu ada upaya penanamankembali nilai-nilai ini kepada masyarakat kita,” jelasnya.
Untuk membendung arus radikalisme, kata Gubernur, perlu adanya upaya untuk meluruskan kembali pemahaman islam dan menjaga Islam agar tidak disalahgunakan.
“Saya mengajak kepada pengasuh pondok pesantren, tokoh agama dan tokoh masyarakat bisa berperan untuk meluruksan kembali tata cara berislam dalam konteks Indonesia saat ini,” ucap Gubernur dihadapan peserta yang hadir.
Gubernur menambahkan, pemerintah saat ini memberikan perhatian yang besar terhadap upaya deradikalisasi, terutama bagaimana menciptakan sebuah iklim kehidupan yang tidak rentan terhadap konflik, separatisme, dan radikalisasi-terorisme yang kadang dipengaruhi oleh unsur-unsur nilai asing dari norma yang selama ini dianut.
“Saya secara pribadi dan pemerintah provinsi banten menyampaikan apresiasi dan dukungan atas penyelengaraan penyuluhan ini,” imbuhnya.
Hadir pada kesempatan ini, Kapolda Banten Brigjen Pol Ahmad Dofiri, Wakil Ketua DPRD Banten Nuraini, tokoh agama, tokoh ulama dan tokoh masyarakat. (MC Prov Banten/toeb)
