Jamkesda Untuk Keluarga Miskin‬ Tetap Dipertahankan

Sleman, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman tetap mempertahankan program jaminan kesehatan daerah, meskipun pemerintah pusat telah menggulirkan program Jaminan Kesehatan Nasional.‬

‪"Program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) saat ini masih diperlukan, terutama bagi kalangan masyarakat Sleman yang tidak mampu," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dr Mafilindari Nuraini MKes, Selasa, (7/6).

Menurut Linda, Pemkab Sleman tetap akan mengeluarkan kebijakan Jamkesda, karena diyakini masih ada masyarakat miskin di Kabupaten Sleman yang belum sepenuhnya ikut serta dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan.‬

‪"Pemkab Sleman masih menggunakan Jamkesda. Sebab data masyarakat miskin yang dipakai pusat untuk BPJS maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS) masih simpang siur," kata Linda.‬

‪Diungkapkan Linda bahwa pada tahun ini peserta Jamkesda di Sleman sebanyak 127.556 jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya jumlahnya mencapai 317.181 jiwa.‬

‪"Kebijakan layanan Jamkesda peruntukkannya sudah ditetapkan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kami sudah memiliki data masyarakat miskin, sehingga siapa saja yang menerima sudah jelas secara `by name`," katanya.‬

‪Sementara Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sleman, Janoe Tegoeh Prasetijo mengakui keberadaan JKN di Sleman masih cukup rendah, yakni meliputi 64 persen dari penduduk yang ada di Sleman dikarenakan adanya program Jamkesda yang masih digunakan.‬

‪"Kami sudah melakukan petemuan dan koordinasi dengan Pemkab Sleman, namun tampaknya Pemkab Sleman belum ingin terintegrasi dengan BPJS Kesehatan," katanya.‬

‪Ia mengatakan, dengan keikutsertaan masyarakat melalui BPJS, ada keuntungan yang diperoleh yakni masyarakat bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit yang ada di luar DIY.‬

‪"Misalnya bila ada rujukan harus ke RSCM Jakarta, tetapi tidak ikut serta BPJS Kesehatan maka akan ditolak," katanya.(MC.Kab.Sleman/Eyv)