:
Oleh MC Kota Palembang, Jumat, 15 April 2016 | 11:28 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 475
Palembang, InfoPublik - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam waktu dekat akan menyurvei sejumlah pasar tradisional dan sentra-sentra pertanian di sejumlah kabupaten dan kota di Sumsel.
Ketua TPID Sumsel Mukti Sulaiman mengatakan, survey dilakukan untuk mendapat informasi langsung dan akurat. Adapun daerah yang bakal disurvei, yakni Pagar Alam, Lubuk Linggau, OKU Timur, OKU Selatan.
Mukti, yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel menyebut inflasi di Sumsel masih di kisaran 4 persen. Adapun yang mempengaruhi inflasi, antara lain, cabai, bawang, telur, dan daging. Menurut Mukti, ada sejumlah hambatan dalam pengendalian inflasi. Misalnya transportasi, tata niaga, dan permodalan.
“Hal yang terpenting adalah petani harus dilindungi dengan cara memberikan harga yang layak. Jangan sampai seperti cabai merah petani menjual Rp 7.000 sementara tengkulak menjual Rp 14 ribu. Ini mengakibatkan terlampau besar perolehan pedagang dibanding petani,” kata Mukti usai menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Senin ,(11/4).
Ia mengemukakan, TPID Sumsel setiap bulan menggelar rapat koordinasi untuk mengindentifikasi masalah penyebab inflasi daerah. Hasil koordinasi akan jadi rekomendasi bagi pemerintah merumuskan kebijakan.
“Keadaan inflasi di Sumsel setiap bulan mengalami naik turun. Untuk itu, rapat ini ditujukan untuk bagaimana koordinasi dilakukan. Karena TPID ini tidak akan berhasil kalau tidak didukung seluruh SKPD terkait di Pemprov Sumsel,” tuturnya.
Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel Hamid Ponco Wibowo mengatakan, rapat ini membahas terkait perkembangan inflasi di Sumsel sampai dengan Maret 2016, serta usulan dimasukkannya salah satu SKPD dilingkungan Pemprov Sumsel untuk dimasukkan dalam TPID Sumsel. “TPID Sumsel memiliki tantangan bagaimana agar empat komoditi yang sering menyumbang inflasi ini dapat dikendalikan,” katanya.
Menurutnya, salah satu langkah yang diambil adalah memasukkan SKPD Dinas Peternakan ke dalam TPID Sumsel, dengan harapan dapat menghasilkan analisis yang lebih tajam terkait komoditas daging.
“Sebagai gambaran umum, tahun ini Sumsel peringkat 12 terendah inflasi di Indonesia. Untuk Pulau Sumatera, Sumsel di urutan ketiga terendah. Kondisi ini bisa dipertahankan. Sejumlah komoditi yang perlu diawasi seperti cabai, bawang, telur dan daging, yang selama ini terus menyumbang nflasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, Palembang dan Lubuk Linggau jadi acuan penentuan inflasi di Sumsel. Pantauan sementara Bank Indonesia, inflasi di Lubuklinggau lebih tinggi dibandingkan Palembang.
“Namun, bobot inflasi Lubuklinggau lebih kecil dibanding Palembang, sehingga dampaknya secara keseluruhan di Sumsel tidak besar. Karena ini tidak bisa dibiarkan, kita terus melakukan koordinasi dengan TPID Lubuklinggau dan sudah dilakukan survei ke lapangan,” tukas Hamid. (MC Kota Palembang/Ria Amelia/Hidayatullah/Az/Eyv)