:
Oleh MC Provinsi Jawa Tengah, Senin, 1 Februari 2016 | 09:36 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 399
Pati, InfoPublik - Mengantisipasi kemunculan beragam organisasi masyarakat (ormas) yang terindikasi menyesatkan merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Untuk itu, Pemkab/Pemko di Jateng harus meningkatkan kewaspadaan agar jangan sampai ormas seperti Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) kembali muncul dan berkembang.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dr Ir Sri Puryono KS MP, saat memberi sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah Jawa Tengah, di The Safin Hotel Kabupaten Pati, Jumat Malam, (29/1).
"Pengalaman Gafatar menjadi pelajaran bersama. Semua harus ikut mengawasi dan meningkatkan kewaspadaan. Setiap ormas wajib didata dengan cermat dan terus dipantau," pintanya.
Menurutnya, meski per 29 Januari warga eks-Gafatar dari Kalimantan Barat yang ditampung di Asrama Haji Donohudan sudah dikembalikan ke keluarga masing-masing, tetapi lusa akan ada lagi rombongan yang dipulangkan ke Jateng. Dengan demikian, semua pemda harus terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menangani persoalan tersebut.
"Hari ini sudah dipulangkan, namun masih ada rombongan lagi yang segera tiba di Jateng. Pendataan harus lebih teliti, karena kemarin ada yang asalnya dari Ketapang tapi ikut pulang ke Jateng," ujarnya.
Persiapan Rakernas
Pada kesempatan tersebut, Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono juga menyampaikan tentang persiapan Rakernas Forsesdasi yang akan digelar di Semarang, pada 25-26 Februari 2016. Kegiatan Forsesdasi tingkat nasional itu akan membahas sejumlah program kerja Forsesdasi. Antara lain, membangun ketahanan nasional dan birokrasi yang bersih, tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan narasumber dari KPK dan Menpan.
Selain itu juga menyangkut penyempurnaaan anggaran dasar dan rumah tangga (ADRT), serta mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia supaya Forsesdasi menjadi organisasi yang berbadan hukum atau resmi. Bahkan penciptaan logo baru, hymne, mars Forsesdasi, serta seragam untuk 1.200 sekda provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia sudah siap diluncurkan.
"Mohon dukungan dan kerjasama sekda-sekda kabupaten dan kota se-Jateng. Saya ingin saat rakernas semua bisa menampilkan potensi masing-masing daerah, sehingga para peserta dari seluruh Indonesia dapat memahami dan tertarik mengunjungi Jateng," katanya.
Dalam rakor yang menghadirkan narasumber Didid Noordiatmoko Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan itu, Sri Puryono berpesan kepada semua peserta agar mereka senantiasa bekerja sesuai aturan yang berlaku, tidak melakukan mark up anggaran, dan jangan pernah berurusan dengan penegak hukum.
"Laksanakan pekerjaan sesuai peraturan, daripada kerjanya dinilai bagus tapi berurusan dengan 'tetangga kita' maka habislah kita. Ini harus benar-benar dijaga," ujarnya. (Humasjateng/MC.Jateng/Eyv)