:
Oleh MC Provinsi Jawa Tengah, Senin, 1 Februari 2016 | 09:12 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 273
Magelang, InfoPublik - Presiden RI, Ir .H .Joko Widodo meminta pengelolaan Candi Borobudur sebagai maha karya budaya dunia dilakukan secara terintegrasi. Pasalnya, manajemen ganda justru dikhawatirkan mempersulit pengembangan Borobudur di masa mendatang.
"Masalah pengelolaan ini memang harus diperjelas lagi manajemennya seperti apa. Saya juga belum mendengar, tapi saya sayup-sayup mendengar bahwa di sini ada empat manajemen yang terlibat. Nah, kalau kapal nahkodanya empat biasanya memutuskannya bingung. Ini yang sekarang harus kita putuskan," terangnya dalam Rapat Terbatas tentang Pengembangan Borobudur di Hotel Manohara, Jumat, (29/1).
Untuk mengelola Borobudur secara terintegrasi, pemerintah pusat akan membentuk Badan Otorita Borobudur (BOB). Usai rapat terbatas, Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya, menyampaikan, Badan Otorita nanti di bawah presiden, berkoordinasi dengan Kemenko Kemaritiman karena dewan pengarah dari Badan Otorita ini adalah Kemenko Kemaritiman.
"Badan Otorita sedang diusulkan kepada presiden. Pelaksana hariannya adalah Menteri Pariwisata. Targetnya triwulan I tahun 2016 harus selesai,"ujarnya.Pengembangan Borobudur sebagai destinasi utama, lanjutnya, akan diiringi dengan pembangunan bandara berstandar internasional dan fasilitas hotel berstandar internasional.
Ia menambahkan, proyeksi investasi tahap pertama berkisar Rp 20 triliun. Terdiri atas Rp 10 triliun investasi dari pemerintah berupa infrastruktur dasar "Jali" (jalan, listrik, dan air) dan Rp 10 triliun dari private investor. "Sedangkan infrastruktur di dalam kawasan wisata, kelak katakan lima hektar, akan dikerjakan oleh Badan Otorita, bukan pemerintah," jelasnya.
Pengelolaan Borobudur secara terintegrasi, diharapkan dua juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019 mau berkunjung ke Borobudur. Sementara itu, per 2014, jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Borobudur hanya berkisar 250 ribu hingga 300 ribu orang.
Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo SH MIP. mengungkapkan, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan empat kawasan wisata.
"Jawa Tengah sudah diberikan anggaran untuk penataan empat kawasan wisata. Ada Dieng, Karimunjawa, Sangiran, dan tentu Borobudur. Tahun ini kita sudah lelang dan kita harapkan hasil inilah yang akan mempercepat apa yang sudah disampaikan Pak Menteri Pariwisata, dan berkoordinasi dengan teman bupati. Tahun ini review selesai, tahun depan sudah bisa action," jelasnya. (humas jateng/MCjateng/eyv)