:
Oleh MC Provinsi Jawa Tengah, Senin, 25 Januari 2016 | 10:15 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 417
Wonogiri, InfoPublik - Industri tekstil padat karya di Jawa Tengah semakin menggeliat. Pabrik tekstil berbasis modal asing bertambah, sehingga menciptakan implikasi positif berupa penyerapan ribuan tenaga kerja lokal.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat menghadiri acara Peluncuran Program Investasi Menciptakan Lapangan Kerja Tahap III dan Peresmian Pabrik PT Nesia Pan Pacific Clothing serta Peresmian Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta oleh Presiden RI Ir H Joko Widodo, Jumat, (22/1).
"Jawa Tengah dalam industri ini lumayan bagus. Serapan tenaga kerjanya juga bagus. Teman-teman dari Korea Selatan agak banyak melakukan ekspor. Sekarang kita lagi menyiapkan yang ada di Jepara, kira-kira butuh 20.000 tenaga kerja," terangnya.
Ganjar mengusulkan, masyarakat diberi insentif agar bila ada investor yang masuk ke daerah mereka, prosesnya tidak memakan waktu lama. Walau begitu, dirinya tidak memungkiri bahwa tata ruang dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) kadang menjadi kendala pengembangan investasi.
"Beberapa hal tampaknya pemerintah mesti ada keluwesan dalam hal regulasi untuk memberikan insentif agar (investasi) bisa masuk. Pengalaman di Jepara, pabriknya butuh jalan. Tapi semuanya berebut siapa yang harus membangun jalan. Jalannya biar saya yang bangun. Hal terpenting 20.000 lebih tenaga kerja dijanjikan masuk," ujar mantan anggota DPR RI itu.
Senada dengan Ganjar, Presiden Joko Widodo menegaskan, infrastruktur merupakan faktor pendorong utama bagi pengembangan investasi. Pada era kompetisi global seperti saat ini, kesiapan infrastruktur akan membuat efisiensi berupa biaya transportasi dan logistik yang terjangkau. Selain itu, produktivitas usaha pun meningkat.
"Kenapa kita fokus pada pembangunan infrastruktur? Sekali lagi saya sampaikan sekarang eranya kompetisi. Eranya persaingan antarindividu, antarkabupaten/kota, antarprovinsi, antarnegara. Ini tidak bisa kita tolak-tolak lagi. Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah masuk pada tahun ini. Dengan kalkulasi yang matang, sebentar lagi kita masuk Trans Pacific Partnership (TPP).
Begitu, kita bilang kita tidak mau masuk ke TPP, apa kejadiannya? Barang kita masuk ke sana kena pajak 15 persen. Yang jadi anggota, kena pajak nol persen. Itu membuat kita tidak bisa bersaing. Dengan infrastruktur yang siap, produktivitas kita akan naik, daya saing kita akan naik. Efisiensi kita akan lebih baik karena biaya transportasi dan biaya logistik jauh lebih murah,"ujarnya.
Selain infrastruktur, Joko Widodo menekankan pentingnya etos kerja sumber daya manusia. Dirinya juga mewajibkan perizinan dilakukan secara cepat dan tepat dalam kurun waktu tiga jam.
"Dulu ngurus izin bisa satu tahun. Kalau pintar-pintar ya mungkin bisa enam, tujuh, atau delapan bulan. Saya sampaikan, saya tidak mau tahu. Saya mau izin selesai dalam jam. Alhamdulillah sekarang sudah tiga jam. Tiga jam untuk delapan perizinan. Kalau tidak percaya silakan coba. Nanti kalau tidak tiga jam, ngomong saya. Saya pastikan akan ganti kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)nya. Saya sudah cek melalui teman-teman pengusaha, izin mereka selesai tiga jam," tandas mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Sementara itu, Ketua BKPM Franky Sibarani menambahkan, Program Investasi Ciptakan Lapangan Kerja Tahap III, BKPM melibatkan sepuluh perusahaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang terdiri atas delapan penanaman modal asing (PMA) dan dua penanaman modal dalam negeri (PMDN). Kesepuluh perusahaan tersebut akan menyerap tenaga kerja sebanyak 11.727 orang pada periode 2015-2019. Sementara itu, total rencana investasi sebesar Rp 12,5 triliun dan telah terealisasi Rp 5,49 triliun.
"Apabila melihat angka khusus periode 2015-2016, sepuluh perusahaan tersebut akan merekrut 7.232 tenaga kerja," paparnya. Franky yakin, target pemerintah untuk menciptakan dua juta lapangan kerja dapat tercapai. (Humas Jateng/MC.Jateng/Eyv)