Bupati Bulungan Minta Dokumen Lelang Proyek Diberi Waktu Hingga Februari

Bulungan, InfoPublik - Untuk melakukan percepatan pembangunan, Bupati Bulungan, Syaiful Herman menginstruksikan seluruh satuan kerja memasukkan berkas proyek yang bersifat lelang terakhir, Februari. Unit Layanaan Pengadaan juga diminta untuk tidak menerima berkas proyek setelah Februari.

“Saya minta komitmen tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Bulungan,” ucap Bupati dalam rapat di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Bulungan, Senin, (11/01).

Rapat turut dipimpin Sekkab, Drs Syafril, Asisten I Bidang Pemerintahan, Ir Achmad Ideham, Asisten III Bidang Administrasi, Drs Kornelis Elbaar serta Kepala Bappeda, Drs M Isnaini. Selain batas waktu memasukkan dokumen lelang hingga Februari, tiap SKPD juga diberikan formulir Daftar Belanja Langsung SKPD. Formulir ini diminta segera diisi untuk menjadi pegangan kepala SKPD, serta diberikan pula kepada DPRD dan Inspektorat untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian.

“Ini agar kepala SKPD hapal semua kegiatan di dinas atau instansinya, sampai di mana lokasi kegiatan mulai dari kecamatan sampai RT yang menjadi lokasi kegiatan,” ujarnya. Formulir belanja dinas SKPD itu dibuat sederhana agar mudah diingat dan dipantau pelaksanaannya.

Hal itu terdiri atas nama program atau kegiatan, nilai anggaran, volume, jenis kegiatan, jenis pengadaan, waktu pelaksanaan serta alamat kegiatan yang terdiri lokasi kecamatan, kelurahan atau desa hingga RT.Ini sekaligus untuk mempermudah pihak DPRD serta Inspektorat saat melakukan peninjauan lapangan.

“Kalau bawa dokumen APBD hingga RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran, Red) ke lapangan itu juga bisa memberatkan karena tebalnya dokumen,” jelasnya. Ditambahkannya, setiap SKPD hendaknya juga memberikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi faktual di lapangan.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan, masih ada pelaksanaan kegiatan proyek yang laporannya bagus saat proses masih berjalan namun ketika sudah masuk bulan Desember atau akhir tahun anggaran tiba-tiba laporan menunjukkan kegiatan tidak bisa diselesaikan.

“Jangan beri laporan yang bagus-bagus saja, yang jeleknya juga jadi bisa cepat kita bersama-sama cari solusinya,” tegasnya. Terakhir, bupati pun berpesan agar lingkup internal SKPD dapat kompak melaksanakan program atau kegiatan, khususnya bagi kepala SKPD dan sekretarisnya.

Faktor non teknis ini turut berpengaruh pada kelancaran kegiatan hingga perencanaan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Disebutkan bila selama setahun ini kepala SKPD beserta sekretaris dan bawahannya dapat meningkatkan kekompakan maka hasilnya akan terasa di tahun berikutnya.

“Namun, bila mereka tidak ada kekompakan, biasanya saat menyusun perencanaan nanti terjadi tiba masa tiba akal, seadanya saja menyusun rencana kegiatan dan anggaran,"ujarnya. Rapat di minggu kedua Januari ini turut membahas iuran anggota KORPRI di tahun 2016 yang berkisar Rp 75 ribu hingga Rp200 ribu bagi eselon dan Rp 40 ribu bagi non eselon yang nantinya akan digunakan antara lain untuk memberikan santunan bagi anggota KORPRI yang sakit atau meninggal dunia hingga beasiswa bagi anak anggota KORPRI yang yatim piatu. (MC.Kab.Bulungan/Eyv)