- Oleh MC KAB SELUMA
- Rabu, 1 November 2023 | 15:12 WIB
: Sekdaprov Gorontalo Sofian Ibrahim saat memimpin high level meeting atau rapat tingkat pengambil kebijakan pengendalian inflasi bersama Tim TPID Provinsi Gorontalo, di Aula Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, Jumat (6/12/2024). (Foto: Fadil Diskominfotik)
Oleh MC PROV GORONTALO, Minggu, 8 Desember 2024 | 06:02 WIB - Redaktur: Bonny Dwifriansyah - 114
Kota Gorontalo, InfoPublik - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo menggelar high level meeting atau rapat tingkat pengambil kebijakan pengendalian inflasi, yang berlangsung di aula Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, Jumat (6/12/2024).
Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim ini dihadiri oleh Kepala BPS Mukhamad Mukhanif, Kepala BI Perwakilan Gorontalo Dian Nugraha, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Adnan Wimbyarto, serta stakeholder lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Sofian memberikan empat rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan perhatian bersama dalam rangka menjaga stabilisasi inflasi menjelang hari besar keagamaan natal dan tahun baru 2025. Empat rekomendasi ini diharapkan Sofian dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, KPW Bank Indonesia, TNI/Polri, instansi vertikal, serta seluruh pihak terkait.
“Pertama, mari kita mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan bergejolak, khususnya cabai rawit, daging ayam, bawang merah, bawang putih dan minyak goreng melalui pemanfaatan early warning system atau pemantauan langsung oleh Bapak-Ibu TPI seiring dengan risiko meningkatnya permintaan menjelang hari besar keagamaan nasional seperti Natal dan Nataru 2025 sesuai dengan pola histori atau musiman,” tutur Sofian.
Rekomendasi kedua yakni mendorong keterjangkauan harga komoditas bahan pokok melalui pelaksanaan pasar murah bersubsidi. Tidak hanya itu, gerakan pangan murah jelang HKBN dan Nataru 2025 juga diminta terus ditingkatkan.
Selanjutnya, rekomendasi yang diberikan Sekdaprov adalah menjaga ekspetasi masyarakat. Artinya, TPID diminta melakukan sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan konsumsi secara berlebihan, singkatnya masyarakat harus berbelanja secara bijak.
“Dan yang tidak kalah penting adalah kita mendorong provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan kegiatan yang sama tentang ketahanan pangan. Terutama berbasis keluarga/desa sehingga ini akan menjadi bagian penting bagi kita semua agar bisa melakukan pengendalian inflasi. Khususnya komoditas pangan yang bergejolak,” paparnya.
Melalui rekomendasi-rekomendasi tersebut, Sofian berharap inflasi di Provinsi Gorontalo bisa terkendali dengan baik, khususnya, saat menghadapi HKBN dan Nataru 2025. (mcgorontaloprov/winda)