Antisipasi Lonjakan Pergerakan Nataru, Kemenhub Gelar Posko Pusat Terpadu

Jakarta, InfoPublik - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Terpadu Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) di kantor Kemenhub, Jakarta, pada Selasa, 19 Desember 2023.

Posko Pusat Terpadu yang berlangsung mulai 19 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024, digelar untuk memastikan kelancaran serta memudahkan koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan angkutan Nataru.

"Melalui posko ini, kita ingin mensinergikan dan mengkolaborasikan tugas yang ada di lingkungan Kemenhub, juga dari stakeholder lain seperti TNI, Polri, operator transportasi, dan unsur terkait lainnya. Kita bersama bahu membahu melaksanakan amanat Presiden dan melayani masyarakat yang akan melaksanakan mudik," ujar Menhub pada Selasa (19/12/2023).

Ia mengatakan, potensi pergerakan nasional pada Nataru 2023/2024 mencapai 107,63 juta orang atau 39,83 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kemenhub bersama stakeholder terkait telah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi lonjakan tersebut.

"Pergerakan Nataru adalah satu fenomena sosial budaya dan keagaman. Jadi ini ujian semester kedua, semester pertamanya yaitu mudik Lebaran. Kita harus sama siaganya dengan saat Lebaran. Kita sudah mengantisipasi lonjakan-lonjakan dan kita juga mengevaluasi angkutan Nataru tahun 2022/2023, alhamdulilah lancar, aman terkendali," ujar Menhub.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, pada masa libur Nataru akan didominasi oleh pengendara motor. Menhub mengimbau masyarakat tidak menggunakan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh demi keselamatan.

"Kami dengan Pak Kakorlantas selalu mengimbau saudara kita yang menggunakan sepeda motor untuk mengurungkan niatnya apalagi jaraknya jauh, dan seyogyanya BUMN dan swasta bisa mengadakan mudik gratis," ujar Menhub.

Selain menggelar Posko Pusat Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Kemenhub juga merumuskan kebijakan umum dan langkah-langkah lain untuk memastikan angkutan Nataru 2023/2024 berjalan lancar, aman, serta selamat.

Adapun kebijakan yang dimaksud antara lain memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi, menyiapkan cadangan sarana angkutan, memastikan kelaikoperasian sarana angkutan dengan melakukan ramp check termasuk sumber daya manusianya.

Kemudian pembatasan angkutan logistik menjelang hari puncak mudik, melakukan rekayasa lalu lintas, serta melakukan sosialisasi intensif terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi.

Posko ini memiliki fasilitas Command Center yang dapat melakukan koordinasi secara daring dengan sejumlah petugas di lapangan dari berbagai daerah, dan memantau pergerakan arus penumpang di simpul-simpul transportasi.

Pantauan dilakukan yaitu di 48 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 50 bandara, 51 pelabuhan, 9 Daerah Operasi (Daops) Kereta Api, 4 Divisi Regional (Divre) Kereta Api, serta pergerakan kendaraan di sejumlah jalan nasional (tol maupun non tol).

Sejumlah instansi yang berpartisipasi dalam posko diantaranya yakni: Kemenhub, Korlantas Polri, BMKG, KNKT, Basarnas, PT Pelni, PT Angkasa Pura, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Jasa Marga (Persero), PT Jasa Raharja, PT Kereta Api Indonesia, PT Angkasa Pura I dan II, Astra Infra Toll Nusantara, LPPNPI, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI).