Ini Hasil 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Jakarta, InfoPublik - Kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming telah genap memasuki 100 hari kerja.

Pemerintahan Presiden Prabowo berpedoman pada delapan misi yang disebut sebagai "Asta-Cita", yang menjadi acuan untuk mencapai visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima InfoPublik, Sabtu (1/2/2025), dikatakan bahwa kinerja selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan respons positif dari masyarakat. "Berdasarkan survei Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia mengenai tingkat kepuasan publik, menunjukkan respons positif masing-masing sebesar 80,9 persen dan 79,3 persen," seperti yang dikutip InfoPublik.

Sejumlah program unggulan telah dilakukan dan mendapatkan respons positif dari masyarakat, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil, serta Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan diluncurkan pada bulan Februari 2025.

Berdasarkan Survei Litbang Kompas, Program PKG yang merupakan bagian dari koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menjadi program yang mendapat respons positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85 persen dibandingkan program prioritas lainnya.

Kemenko PMK bertugas menjalankan misi Asta Cita terutama pada misi kedua yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Serta misi kedelapan yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berbagai kinerja telah dilakukan Kemenko PMK pada 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dibidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dalam pembangunan keluarga, Kemenko PMK berperan dalam mendorong terwujudnya keluarga berkualitas melalui diseminasi Nota Kesepahaman enam kementerian dan BKKBN tentang bimbingan perkawinan, serta penerbitan Peraturan Menteri Agama No. 30/2024 yang mewajibkan calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan.

"Kemudian untuk pembangunan kesehatan, Kemenko PMK melakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis," seperti yang dikutip InfoPublik.

Lanjutnya, Kemenko PMK juga mengoordinasikan percepatan penanggulangan TBC melalui sinergi lintas sektor, upaya percepatan penemuan kasus, insentif dokter, dashboard terpadu, dan pembangunan rumah sakit berkualitas.

Untuk pembangunan pendidikan, Kemenko PMK berperan dalam koordinasi program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang bertujuan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia unggul di Indonesia.

Selanjutnya, Kemenko PMK mengkoordinasikan Revitalisasi PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, pembangunan 20 SMA Unggul Garuda, dan mengedepankan program digitalisasi pembelajaran di seluruh Indonesia.

Dalam bidang keagamaan dan toleransi, Kemenko PMK berupaya menciptakan suasana aman dan kondusif saat perayaan Natal dan mudik Nataru 2024/2025 melalui koordinasi efektif lintas enam Kementerian/Lembaga, peninjauan gereja, pemantauan transportasi, serta penyediaan fasilitas pemudik, yang menjadi referensi untuk Mudik Lebaran 2025.

Sedangkan bidang penanggulangan bencana, Kemenko PMK mendorong penguatan kolaborasi multipihak dalam tata kelola pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan pascabencana alam dan non alam (Letusan gunung Lewotobi, Pemulihan Konflik Adonara, Kebakaran Kemayoran, dan rangkaian rapat persiapan antisipasi bencana hidrometeorologi).

"Selain itu, Kemenko PMK juga mengawal pembangunan lumbung pangan, dan meresmikan Gudang Logistik Agandugume di Kabupaten Timika, Papua Tengah, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan resiliensi masyarakat pascabencana," seperti kutipannya.