Transformasi Kesejahteraan: Fokus Utama Kemenko PM dalam RPJMN 2025-2029

Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pihaknya akan menjadi koordinator yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin saat menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwalian Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR-RI), membahas Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 di Ruang Rapat Banggar Gedung Nusantara I DPR RI, pada Senin (2/12/2024).

Ia menyampaikan fokus Kemenko PM yang merupakan kementerian baru dalah memperkuat koordinasi dari hulu hingga hilir untuk transformasi kesejahteraan masyarakat.

"Yaitu mencakup pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, peningkatan kelas UMKM dan koperasi, pengembangan ekonomi kreatif, hingga perlindungan tenaga kerja migran," kata Muhaimin.

Sasaran strategis yang akan dicapai Kemenko PM dalam lima tahun ke depan mencakup peningkatan kualitas hidup, kemandirian sosial-ekonomi, dan tata kelola yang profesional.

Adapun indikator kinerja Kemenko PM meliputi penurunan angka kemiskinan, peningkatan jumlah kelas menengah, perluasan cakupan jaminan sosial, dan target lainnya.

"Kemenko PM ingin mewujudkan negara kesejahteraan yang inklusif untuk memastikan keluarga miskin ekstrem, miskin, dan rentan agar menjadi berdaya hingga naik kelas menjadi mandiri," kata Muhaimin.

Ia juga menyampaikan, Kemenko PM mengurusi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas ekonomi, perlindungan PMI, dan pembangunan desa.

Isu ini mempertajam target Asta Cita Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan memegang peranan krusial dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Kemudian Kemenko PM juga mengoordinasikan empat dari delapan Program Quick Wins yang dicanangkan Presiden Prabowo, yaitu program makan gratis, program peningkatan produktivitas pertanian, program kartu kesejahteraan sosial, dan percepatan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Program kegiatan Kemenko PM kata Muhaimin diantaranya adalah urgensi pembentukan sistem pensasaran nasional, penguatan pelatihan kerja, perluasan akses pembiayaan usaha masyarakat melalui kredit usaha rakyat (KUR).

Kemudian penguatan peran koperasi, UMKM, dan ekonomi kreatif, serta mengoptimalkan program sarjana pendamping pembangunan. Kemenko PM juga akan serius membangun ekosistem usaha masyarakat yang berkelanjutan dan mendorong graduasi dari kemiskinan.

Berlatar belakang tugas fungsi tersebut serta pelaksanaan isu strategis yang akan dilakukan untuk menggerakkan berbagai program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, perlindungan PMI dan pembangunan desa, maka Muhaimin mengajukan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

"Maka, Kami Kemenko PM memerlukan dukungan anggaran sebagaimana usulan yang kami sampaikan. Dukungan ini untuk memastikan bahwa target-target besar tersebut dapat tercapai secara efektif dan membawa dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas," ujarnya.