Kemen PPPA Inisiasi Tiga Program Unggulan untuk Perlindungan Perempuan dan Anak

Jakarta, InfoPublik - Sinergi dan kolaborasi lintas sektor antara kementerian/lembaga (K/L) dan daerah menjadi faktor penting untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak. Mengingat isu perempuan dan anak merupakan isu lintas bidang, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan.

Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, saat mengikuti Rapat Koordinasi Menteri dan Kepala Badan di bawah Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan (Kemenko PMK) beberapa waktu lalu.

Arifah mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki tiga program hasil terbaik cepat (quick win) dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang membutuhkan sinergi Kementerian/Lembaga lainnya, yaitu Ruang Bersama Merah Putih, perluasan fungsi call center SAPA129, dan Satu Data Gender dan Anak.

"Ketiga program ini sangat beririsan dengan berbagai sektor pembangunan, mulai dari kesehatan, pendidikan, dan keluarga, hingga sektor lainnya. Oleh karena itu, kolaborasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga lain sangat penting agar program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat berjalan dengan baik," ujarnya, sebagaimana dikutip InfoPublik pada Kamis (7/11/2024).

Dalam rapat tersebut, Arifah melaporkan langkah konsolidasi dalam merumuskan prioritas program PPPA yang telah dilaksanakan bersama berbagai K/L, Kepala Dinas pengampu urusan PPPA di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta organisasi masyarakat.

Kemen PPPA menginisiasi program Ruang Bersama Merah Putih sebagai kelanjutan dari program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), yang akan tersebar di 114 titik di tingkat desa/kelurahan sebagai salah satu solusi untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.

"Melanjutkan program DRPPA, kami berupaya meningkatkan kualitas perempuan dan anak hingga ke akar rumput secara holistik di berbagai bidang pembangunan melalui Ruang Bersama Merah Putih," jelas Arifah.

Melalui program ini, Kemen PPPA ingin meningkatkan penanganan masalah kesehatan perempuan dan anak, gizi anak, pendidikan, cinta kebudayaan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan dengan melibatkan K/L lain, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat sipil.

Lebih lanjut, Arifah menyampaikan mengenai program prioritas kedua, yaitu perluasan pemanfaatan call center SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) 129, yang tidak hanya dapat melayani kasus kekerasan, tetapi juga menangani berbagai permasalahan perempuan dan anak lainnya.

Program prioritas ketiga adalah percepatan pengembangan Satu Data Gender dan Anak yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran. Data ini sangat berguna dalam melaksanakan program intervensi sosial dan ekonomi yang fokus pada kelompok yang paling membutuhkan.

"Saya meminta dukungan seluruh K/L yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK untuk memberikan perlindungan pada perempuan dan anak melalui program-program yang akan dijalankan, serta mendukung peningkatan kualitas hidup, dan peran serta partisipasi perempuan dan anak sebagai subyek pembangunan. Kami percaya, kekuatan terbesar terletak pada sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak yang didasari oleh saling percaya dan saling mendukung," ujar Arifah.

Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Menteri dan Kepala Badan di bawah Kemenko PMK bertujuan untuk membahas program prioritas masing-masing K/L, khususnya menjelang pertemuan dengan Kepala Daerah melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) se-Indonesia yang akan diselenggarakan bulan ini.